Jakarta – – Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah mengatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah menjadi solusi dari pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB.
Hal ini dikarenakan Inpres Jalan Daerah merupakan target dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah tetapi ditangani melalui anggaran kementerian.
“Alhamdulillah, adanya Inpres jalan daerah, sebagai solusi pembangunan infrastruktur di NTB, semoga segala usulan dapat ditangani secepatnya,” pungkas Kadis PUPR saat mendampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah untuk menemui secara langsung Menteri PUPR Dr. Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D di Ruang Kerja Menteri PUPR, Jakarta, Senin (15/05).
Selain itu, seluruh Kepala Daerah se – NTB dengan gamblang dan lugas dalam menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur di setiap daerah.
“Seluruh Kepala Daerah yang hadir tentu saja menyampaikan secara gamblang dan lugas sehingga Menteri Basuki juga sangat merespon dengan cepat,” tuturnya.
Adapun beberapa usulan yang telah diajukan, diantaranya mengenai infrastruktur jalan, penanganan pasca banjir dan air bersih.
Terkait infrastruktur jalan akan diupayakan melalui program Instruksi Presiden (INPRES) jalan daerah, yang merupakan target dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah tetapi ditangani melalui anggaran kementerian.
Beberapa jalan yang sudah masuk lelang dibulan ini, diantaranya jalan di Lembar Gili Mas, Jalan di Kecamatan Langgudu Bima, untuk ruas yang lainnya akan diupayakan didalam periode kedua tahun ini, atau paling lambat 2024.
Usulan lainnya terkait penanganan pasca banjir di wilayah pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan KSB.
Untuk semua kabupaten akan diberikan bantuan bronjong dari Ditjen Sumberdaya Air untuk menangani lokasi – lokasi sungai termasuk pantai yg terkena abrasi, khusus kota Mataram penyelesaian abrasi di sekitar pesisir pantai Ampenan.
Sementara, untuk air bersih telah diusulkan untuk di pulau Lombok spam regional untuk mendapatkan air baku dari BWS yaitu di mata air sesaot, sehingga kebutuhan air minum dan air irigasi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. (diskominfotikntb)
