Mataram, 13 November 2025 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali memperkuat komitmen menuju ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon melalui Agenda Rapat Kemitraan Strategis Inggris–NTB yang digelar di Ruang Kerja Gubernur NTB, Kamis (13/11). Rapat tersebut membahas membahas sejumlah langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama dalam bidang energi terbarukan, ketahanan iklim, dan pengembangan ekonomi hijau serta arah kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Inggris untuk mempercepat transisi energi bersih dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, bersama jajaran pejabat Kementerian PPN/Bappenas dan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris menegaskan bahwa NTB berkomitmen menjadi contoh nyata transformasi menuju energi bersih di Indonesia.
Ia mengungkapkan mulai bulan depan akan mencoba seluruh kendaraan operasional Pemerintah Provinsi NTB akan diganti dengan mobil listrik, sebagai bentuk nyata komitmen terhadap pengurangan emisi karbon.
“Mulai dari diri kami sendiri, kami akan mengganti semua kendaraan dinas menjadi mobil listrik. Kami juga sudah menginstruksikan agar kantor-kantor pemerintahan mulai beralih ke energi terbarukan, termasuk pemasangan panel surya di gedung-gedung pemerintah tahun depan. Kami ingin NTB menjadi contoh transformasi menuju energi bersih,” tegas Gubernur Iqbal.
Gubernur juga menyoroti potensi besar NTB dalam sektor energi terbarukan. Dengan 77 bendungan yang bisa digunakan untuk panel surya terapung hingga 20{066c5e27c046ccad1da8686acefeb533f867f6b66191ea97f3a9b5263a020c41} dari luas perairan, serta potensi energi panas bumi dan mikrohidro, NTB dinilai memiliki sumber daya melimpah untuk menjadi pusat energi hijau nasional.
“Kami memiliki keunggulan radiasi matahari tertinggi di Indonesia. Jika potensi itu dimanfaatkan, kami bisa menghasilkan energi surya dalam kapasitas besar. Ini belum termasuk potensi panas bumi dan mini hidro yang tersebar di berbagai daerah,” ungkapnya.
Gubernur Iqbal memaparkan pula hasil pertemuan dengan Gubernur Bali dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menghasilkan gagasan pembentukan “Segitiga Emas atau Golden Triangle Bali–NTB–NTT”.
Konsep ini bertujuan mengintegrasikan sistem energi terbarukan di ketiga provinsi, termasuk rencana pembangunan super grid energi dari NTT hingga Bali.
“Kami tiga gubernur memiliki visi yang sama: membangun sistem energi terhubung antara Bali, NTB, dan NTT. Bali bisa mendapatkan energi bersih dari NTB dan NTT, sementara NTB dan NTT memperoleh nilai tambah ekonomi dari pengembangan energi hijau ini. Kami berharap Inggris dapat membantu dalam studi kelayakan untuk mewujudkan proyek besar ini,” tutur Gubernur Iqbal.
Selain sektor energi, Gubernur juga menjelaskan salah satu program unggulan provinsi, yaitu “Desa Berdaya” program pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi lintas lembaga untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di 106 desa hingga nol persen pada 2029.
Ia menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan di NTB akan melibatkan masyarakat sekitar, termasuk dalam pengelolaan proyek energi terbarukan melalui koperasi masyarakat.
“Setiap proyek energi harus memberi ruang bagi masyarakat sebagai pemegang saham minimal 5{066c5e27c046ccad1da8686acefeb533f867f6b66191ea97f3a9b5263a020c41}. Dengan begitu, mereka memiliki pendapatan tetap dan ikut menjaga lingkungan. Semakin baik kesejahteraan masyarakat, semakin rendah risiko perusakan alam,” jelas Gubernur Iqbal.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan banyak LSM internasional di NTB belum sepenuhnya efektif tanpa orkestrasi yang baik. Melalui “Desa Berdaya”, pemerintah berperan sebagai pengarah agar seluruh lembaga dan mitra internasional bekerja secara terpadu dan saling melengkapi.
Direktur Pembangunan dan Masyarakat Terbuka FCDO Inggris, Will Hinnes, mengapresiasi ambisi NTB dalam membangun ekonomi hijau dan rendah karbon. Ia menilai NTB telah menjadi pilot project penting dalam kemitraan pembangunan berkelanjutan antara Indonesia dan Inggris.
“Kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam pembangunan rendah karbon, pertumbuhan hijau, dan transisi energi adalah prioritas kami. Kami melihat NTB sebagai mitra strategis dalam mewujudkan ambisi ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Direktur Pengembangan FCDO Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Freddie Brunt, Ia menegaskan bahwa program Low Carbon Development Initiative (LCDI) yang dijalankan bersama NTB sejak 2023 menjadi bagian penting dari kebijakan Inggris dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
“NTB adalah daerah percontohan penting bagi kami. Melalui LCDI, kami ingin memastikan perencanaan pembangunan rendah karbon benar-benar tertanam dalam sistem pemerintahan daerah,” jelasnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan tingkat tinggi dari Pemerintah Inggris, antara lain Will Hines, Peter Rajadiston, Eleanor Hudson, dan Freddie Brunt dari FCDO Inggris, serta Putu Hari Satyaka dan Setyawati dari Bappenas.
Melalui agenda ini, NTB menegaskan posisinya sebagai daerah pelopor dalam transisi energi bersih, pertumbuhan ekonomi hijau, dan pembangunan inklusif di Indonesia Timur. (dpd/jmy/kominfotikntb).
About the Author
