SUMBAWA — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB bersama TPID Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan kelancaran pasokan pangan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Rapat koordinasi (rakor) gabungan tersebut dipimpin Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri di Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (22/8). Rakor digelar setelah rombongan melakukan peninjauan langsung ke Pasar Seketeng dan menghadiri peresmian Toko Basamula.
Pertemuan lintas daerah ini membahas berbagai dinamika harga komoditas, rantai pasok antarwilayah, serta langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya peringatan Maulid Nabi di Pulau Lombok.
Hadir dalam rakor tersebut Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario Kartiko Pamungkas, Kepala Kanwil Bulog NTB Mara Kamin Siregar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Wirawan Ahmad, Kepala BPS NTB Wahyudin, serta jajaran TPID Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa inflasi merupakan kondisi yang dinamis sehingga membutuhkan langkah mitigasi secara berkelanjutan dan antisipatif, bukan sekadar tindakan setelah terjadi gejolak harga.
“Sumbawa masih dalam angka cukup stabil. Tetapi tentunya inflasi bukan suatu angka yang tetap, bisa saja terjadi kenaikan, bisa jadi terjadi penurunan. Nah, tentunya tujuan kita semua melakukan intervensi adalah menjaga itu untuk tetap stabil dan tidak terganggu,” tegasnya.
Indah Dhamayanti Putri juga mengapresiasi posisi Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu lumbung pangan NTB yang memiliki peran strategis dalam menopang kebutuhan komoditas, termasuk untuk wilayah Pulau Lombok dan daerah sekitarnya.
Menghadapi potensi peningkatan permintaan komoditas menjelang peringatan Maulid Nabi di Pulau Lombok, Pemerintah Provinsi NTB bersama Bulog dan sejumlah mitra terkait telah memperhitungkan kebutuhan serta distribusi pangan dari Pulau Sumbawa. Langkah tersebut dilakukan agar pasokan tetap tersedia dan harga komoditas tetap terkendali.
Kelangkaan LPG 3 Kg Jadi Perhatian
Selain persoalan pangan, rakor juga menyoroti ketersediaan LPG 3 kilogram yang masih mengalami kekosongan di sejumlah wilayah.
Wagub NTB mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu bahan penting untuk dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait, mengingat LPG 3 kg masih sangat dibutuhkan masyarakat, termasuk petani dan peternak yang memerlukan LPG untuk mendukung aktivitas mereka.
“Untuk menutupi kuota-kuota yang masih terjadi kekosongan, didorong oleh Pertamina masyarakat untuk bermigrasi. Cuma masyarakat bukan tidak senang, tetapi memang kebutuhan untuk yang 3 Kg ini lebih diutamakan karena itu menyangkut untuk kegiatan mereka di beberapa tempat, karena mereka kan harus bawa baik itu petani, peternak. Ini yang akan menjadi bahan kita dalam rapat koordinasi selanjutnya,” jelasnya.
Pengendalian Inflasi Harus Antisipatif
Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menyambut baik pelaksanaan rakor gabungan tersebut. Ia mengapresiasi pola penanganan inflasi yang diawali dengan peninjauan langsung kondisi lapangan sebelum dilanjutkan dengan pembahasan teknis.
Menurutnya, capaian inflasi Kabupaten Sumbawa yang relatif rendah harus terus dipertahankan melalui penguatan mitigasi dan pengamanan pasokan.
“Sebab inflasi bukan sesuatu yang statis. Hari ini kita memiliki pasokan yang cukup, besok bisa berubah karena cuaca. Karena itu, pengendalian inflasi harus bersifat antisipatif dan bukan reaktif, kita harus mengetahui lebih awal komoditas mana yang mulai naik, daerah mana yang mengalami gangguan pasokan,” paparnya.
Rakor ditutup dengan komitmen bersama Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Bank Indonesia, Bulog, dan instansi vertikal untuk memperkuat koordinasi secara berkala.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta stabilitas ekonomi masyarakat NTB, terutama dalam menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang HBKN.
(Tim PPID Diskop UKM NTB)
About the Author
