MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan keterbukaan pemerintah daerah terhadap kritik, kajian independen, dan rekomendasi berbasis data sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan. Menurutnya, kompleksitas sosial NTB menuntut kebijakan yang disusun berdasarkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata dari satu sudut pandang.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini, saat menghadiri silaturahmi pemikiran (silatul fikri) dan tasyakur satu tahun Matadata Institute, Research, Consultant & Advisors di Mataram, Jumat (16/10/2026).
Miq Iqbal mengakui, keberagaman karakter sosial, budaya, bahasa, dan aspirasi masyarakat di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, hingga Bima membuat persoalan pembangunan NTB tidak dapat dipahami dengan satu pendekatan yang seragam.
“NTB ternyata lebih kompleks dari yang saya bayangkan. NTB itu tidak homogen, sangat heterogen. Bahkan, dalam satu kabupaten pun cara berpikir, bahasa, dialek, dan harapan masyarakatnya bisa berbeda,” ungkapnya.
Meski beragam, Gubernur melihat adanya tujuan bersama yang dapat menjadi landasan pembangunan daerah, yakni keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Karena itu, kebijakan publik perlu mempertimbangkan konteks lokal sekaligus bertumpu pada data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyambut kehadiran Matadata Institute sebagai ruang pertukaran gagasan yang dapat mempertemukan pengalaman para tokoh senior, pemikiran akademisi, serta hasil kajian peneliti dan profesional dengan kemampuan generasi muda untuk menerjemahkannya menjadi rekomendasi yang operasional.
“Saya berharap pemikiran-pemikiran para senior ini dituangkan dalam bentuk tulisan dan operasional. Perlu ada anak-anak muda yang menerjemahkan apa yang dipikirkan menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan,” ujarnya.
Selain mendorong perbaikan kebijakan melalui kajian dan masukan publik, Miq Iqbal menempatkan pembenahan birokrasi sebagai fondasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, kinerja pemerintahan tidak cukup bergantung pada kualitas individu, tetapi juga ditentukan oleh sistem yang mengatur proses kerja, pengembangan kompetensi, dan penempatan aparatur.
“Kalau kita punya orang-orang bagus tetapi sistemnya buruk, hasilnya juga akan buruk. Sebaliknya, orang-orang biasa dengan sistem yang baik bisa menghasilkan kinerja yang baik. Idealnya, kita membangun sistem yang memberi ruang bagi setiap orang untuk tumbuh sesuai kemampuannya,” jelasnya.
Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan manajemen talenta untuk memperkuat sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Melalui pendekatan ini, pengembangan karier dan kompetensi aparatur diharapkan berlangsung lebih objektif dengan mempertimbangkan kapasitas dan kinerja. Miq Iqbal juga menyatakan optimisme terhadap potensi kader-kader muda dari berbagai wilayah NTB.
Miq Iqbal menegaskan, pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap evaluasi atas program yang telah berjalan. Sebaliknya, kritik dan masukan diperlukan agar kekurangan dapat dikenali dan diperbaiki selama proses pembangunan masih berlangsung.
“Kami yakin kami tidak sempurna dan masih banyak kekurangan di sana-sini. Kami senang kalau mendapatkan masukan untuk perbaikan, mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Matadata Institute, Nurdin Ranggabarani, menyampaikan bahwa lembaganya telah merumuskan sekitar 25 butir rekomendasi strategis berdasarkan kajian terhadap arah kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda selama satu tahun terakhir. Rekomendasi tersebut antara lain menyangkut penguatan meritokrasi, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, serta penyehatan alokasi anggaran sektor kesehatan.
“Kami ingin masukan ini menjadi kontribusi konstruktif bagi perbaikan pembangunan NTB dan akan menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah daerah,” kata Nurdin.
Rekomendasi tersebut, lanjutnya, akan diserahkan kepada Pemprov NTB bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun provinsi. Matadata Institute sendiri diluncurkan di Mataram pada 17 Oktober 2025 dengan moto “Dengan Data, Kita Menata”.
Bagi NTB, keterbukaan terhadap kajian dan kritik akan bermakna ketika menghasilkan perbaikan nyata dalam kebijakan dan pelayanan publik. Data menyediakan dasar, kritik menguji arah, dan rekomendasi menawarkan jalan perbaikan. Ketiganya perlu bertemu dalam tata kelola pemerintahan yang mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi hasil pembangunan yang lebih tepat sasaran.(KominfotikNTB)
About the Author
