Mataram – Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang saat ini diperkirakan mencapai 70 ribu anak.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Umi Dinda sapaan Wagub NTB menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya berupaya menurunkan angka anak putus sekolah melalui pembenahan data dan administrasi, tetapi juga memastikan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, diperlukan langkah konkret agar anak-anak yang selama ini belum mengakses pendidikan dapat kembali memperoleh kesempatan belajar.
“Kami ingin memastikan angka anak tidak sekolah ini tidak terus bergerak naik. Bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi kita harus memastikan bahwa angka tersebut benar adanya di tingkat lapangan,” tegasnya.
Ia menyebut, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi salah satu bentuk perhatian serius Presiden Prabowo terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di NTB. Saat ini, fasilitas Sekolah Rakyat telah tersedia di Lombok Utara dan Sentra Paramita Mataram. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Sumbawa.
Menurutnya, penambahan fasilitas tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan mengurangi jumlah anak yang belum mendapatkan akses pendidikan layak.
“Ini menandakan bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian penuh pemerintah pusat. Sudah sepantasnya kita menyambut dengan baik program-program yang menjadi skala prioritas Presiden untuk dilaksanakan di NTB,” ujarnya.
Umi Dinda juga menekankan pentingnya memastikan para siswa Sekolah Rakyat dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik. Sebab, sebagian anak yang masuk program tersebut sebelumnya tidak terbiasa menjalani pendidikan dengan sistem asrama.
Karena itu, dukungan guru, tenaga pendamping, serta seluruh pihak terkait sangat dibutuhkan untuk membangun semangat belajar dan kepercayaan diri anak-anak.
“Kita ingin memastikan anak-anak ini memiliki semangat yang terus terbangun, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan merasa betah. Tidak mudah bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa sekolah berasrama, kemudian harus tinggal di asrama. Ini membutuhkan dorongan dan pendampingan yang baik,” jelasnya.
Selain Sekolah Rakyat, Pemprov NTB juga mendorong sejumlah langkah pendukung untuk menekan angka ATS. Salah satunya melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk kesepakatan kerja sama yang diarahkan untuk memperkuat penanganan anak putus sekolah.
Sementara itu, Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rahman menjelaskan, bahwa lembaganya merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi berbagai kelompok masyarakat rentan di wilayah NTB serta sejumlah daerah di Jawa Timur.
Di Sentra Paramita, Sekolah Rakyat rintisan saat ini menampung 100 siswa untuk jenjang SMP. Selain menyediakan fasilitas pendidikan, lembaga tersebut juga memberikan dukungan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, hingga pelatihan keterampilan vokasional.
“Kami di Sentra Paramita mendapat amanah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan dengan 100 siswa. Di sini tersedia poliklinik yang terakreditasi paripurna dan beroperasi 24 jam. Jadi, apabila ada kendala kesehatan pada anak-anak, semuanya dapat dilayani,” ungkap Arif.
Ia menambahkan, Sentra Paramita juga menyediakan program kejar paket A, B, dan C sebagai jembatan pendidikan bagi anak-anak yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun usia untuk masuk ke Sekolah Rakyat.
Program tersebut dilengkapi dengan pelatihan keterampilan, seperti menjahit, tata boga, kecantikan, perbengkelan, mebel, pembuatan sabun, hingga cuci mobil. Berbagai layanan itu diharapkan dapat membekali anak dengan kemampuan praktis sebagai bekal kemandirian di masa depan.
Arif berharap kunjungan pemerintah daerah dan dukungan media dapat membantu memperluas informasi mengenai berbagai layanan yang tersedia di Sentra Paramita. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial, tetapi belum mengetahui akses dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan.
Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga sosial, Sekolah Rakyat diharapkan tidak sekadar menjadi fasilitas pendidikan, tetapi juga instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan mencegah anak-anak NTB kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. (Kominfotik)
About the Author
