Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E.,M.IP secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dengan tema “Mewujudkan NTB Inklusif yang Setara dan Berkelanjutan”.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan yang berbasis Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dengan visi-misi kepala daerah terpilih.
Dalam sambutanya Wagub IDP menegaskan, bahwa Musrenbang GEDSI merupakan langkah konkret dalam memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Dirinya juga menjelaskan pentingnya keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dalam proses pembangunan sebagai wujud komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan sosial. Mereka harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan turut ambil bagian dalam pembangunan daerah.
“Jangan menganggap sebelah mata akan setiap kekurangan dan keterbatasan orang lain, tetapi justru dengan keterbatasan itulah mereka terpacu untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menyoroti masih adanya persoalan di tingkat desa, seperti kurangnya sumber daya manusia dan belum optimalnya pelibatan kelompok yang seharusnya berkontribusi. Ia menilai bahwa meski nama program berbeda, tujuan akhirnya tetap sama, menciptakan ruang partisipasi yang adil bagi semua unsur masyarakat.
Wagub juga menjelaskan, beberapa strategi utama dalam penerapan GEDSI, antara lain penguatan peran GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penyediaan layanan publik yang inklusif, serta keterlibatan aktif kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan komunitas adat.
Di samping itu, penting pula menyusun indikator kinerja yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dan inklusi berbasis data. Ia juga menekankan pentingnya membangun kemitraan lintas sektor—pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil—untuk mendorong tanggung jawab sosial yang berdampak langsung, khususnya bagi kelompok rentan.
Wagub mengingatkan agar perempuan tidak sekadar meminta dilibatkan dalam pembangunan, tetapi juga membuktikan kapasitas dan dedikasinya.
“Apabila perempuan itu mampu menunjukkan kemampuan dan dedikasinya, jadi sekali lagi mari kita tidak hanya bangga dengan sebutan keterwakilan perempuan tetapi kita harus memastikan perempuan memiliki kelebihan untuk bisa diapresiasi oleh pihak lain,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Wagub menekankan bahwa seluruh strategi yang dirumuskan harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata di tingkat daerah, disertai komitmen politik yang kuat serta keberpihakan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini belum mendapat ruang yang cukup dalam pembangunan.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang GEDSI juga bertujuan untuk menampung aspirasi langsung dari masyarakat, sehingga kebijakan yang disusun benar-benar responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
“Kita ingin memastikan bahwa semangat inklusivitas menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan sejak awal, bukan hanya sebagai pelengkap,” ujarnya.
.(pnd/her/Diskominfotikntb).
