Bima – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal yang disapa Miq Iqbal, langsung turun ke lokasi banjir di Kecamatan Nanga Wera, Kabupaten Bima, untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Setibanya di lokasi, Gubernur NTB langsung berinteraksi dengan warga. Mendengarkan langsung keluhan serta mencari solusi yang tepat dalam mengatasi bencana banjir di Desa Nanga Wera.
“Saya memang datang khusus, untuk melihat daerah yang terdampak banjir, untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi yang bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Tugas kami sebagai pemimpin untuk memikirkan, agar kondisi ini tidak terulang lagi,” ungkapnya di Desa Nanga Wera (22/3/2025).
Dalam tinjauannya, Gubernur NTB didampingi jajaran pemerintah daerah lingkup Kabupaten Bima, BPBD NTB, unsur TNI-Polri serta tokoh masyarakat. Selama berdiskusi dengan masyarakat Desa Nanga Wera, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya langkah mitigasi bencana jangka panjang, agar kejadian serupa tidak berulang.
“Hadirnya saya disini untuk mendengarkan keluh kesah, masukan, serta saran dari bapak ibu terkait penanganan situasi pada saat ini. Banjir terus datang, apabila masalah di hulu belum kita selesaikan,” tandasnya.
Salah satu tokoh masyarakat, Ahmad yang terdampak banjir mengapresiasi kunjungan langsung gubernur yang memberikan semangat dan harapan. Dirinya bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan langsung Gubernur NTB mendengarkan keluh kesah masyarakatnya di Kecamatan Wera, khususnya di Desa Nanga Wera.
“Kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini bapak gubernur datang langsung untuk mendengarkan aspirasi ataupun keluh kesah dari pada rakyatnya di Kecamatan Wera wabil khusus di Nanga Eera,” ujarnya.
Ahmad juga mengharapkan Gubernur NTB, bisa segera memproses sumber banjir yang melanda desa tersebut. Akibat pembalakan hutan milik negara seluas 106 hektar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dirinya bersama masyarakat setempat serta pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan penandatangan petisi untuk tidak ada lagi proses pembalakan hutan. Selain itu, meminta Gubernur Iqbal membentuk pos penjagaan hutan dengan melibatkan Polisi Hutan, TNI dan Polri pafa tiap wilayah yang rawan terjadi penebangan liar di Kabupaten Bima.
“Masyarakat mendesak Bapak Gubernur untuk memberhentikan segala aktivitas di hutan titipan negara, seluas 106 hektar. Kami sudah melakukan petisi mulai dari rakyat ke bawah hingga kabupaten, sudah melakukan penandatangan petisi setelah kejadian di Wera. Tidak ada lagi proses pembalakan hutan serta meminta kepada Gubernur NTB membuat pos penjagaan di setiap hutan yang rawan illegal logging.” tegasnya. (pnd/dyd/kominfotikntb-adpimntb)
