Lombok Tengah – Kemajuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika harus berjalan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa-desa penyangga. Pembangunan tidak boleh hanya menghadirkan investasi dan infrastruktur pariwisata, tetapi juga membuka kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), saat berdialog dengan masyarakat dan ratusan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Masjid Raudhatul Maujun, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7).
“Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama,” tegas Gubernur.
Menurut Miq Iqbal, prinsip no one left behind menjadi pijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan masyarakat di desa-desa penyangga Mandalika ikut menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi yang lahir dari sektor pariwisata.
Dalam dialog tersebut, masyarakat dan mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi desa, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketenagakerjaan, hingga ruang kreativitas bagi generasi muda. Seluruh masukan itu, menurut Gubernur, menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.
Salah satu perhatian datang dari mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada (UGM). Berdasarkan hasil observasi di SDN 1 Sengkol dan SMAN 1 Pujut, mereka menilai fasilitas pendidikan relatif memadai. Namun, motivasi belajar siswa masih perlu ditingkatkan. Mereka juga menyoroti masih terbatasnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam industri pariwisata Mandalika serta mengusulkan pelatihan bahasa Inggris dasar agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB tengah mempercepat pelaksanaan Program Desa Berdaya Transformatif sebagai strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat desa penyangga.
“Setiap tahun kami menargetkan sekitar 40 hingga 45 desa. Program Desa Berdaya merupakan orkestrasi lintas sektor yang menyatukan berbagai intervensi pemerintah. Kami berharap adik-adik mahasiswa KKN juga ikut mengambil bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi NTB juga mulai mengembangkan inovasi pendidikan vokasi melalui konsep Golden Ticket SMK.
“Tahun ini kita melakukan uji coba dengan mengembangkan konsep Golden Ticket untuk SMK. Kami telah mengidentifikasi tujuh SMK potensial yang akan dipimpin oleh tujuh kepala sekolah terbaik di NTB dengan insentif khusus. Harapannya, lulusan SMK di wilayah selatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata maupun kelautan,” jelas Gubernur.
Di bidang kesehatan, mahasiswa juga melaporkan masih adanya kendala akses layanan kesehatan bagi masyarakat Dusun Grupuk akibat kondisi jalan yang rusak. Mereka mencontohkan kasus seorang bayi yang terlambat memperoleh penanganan medis karena keterbatasan akses transportasi.
Merespons laporan tersebut, Gubernur langsung menginstruksikan Direktur RS Mandalika Provinsi NTB untuk mengirim tim medis ke lokasi dan memastikan pasien memperoleh pelayanan tanpa dipungut biaya.
“Saya sudah meminta Direktur RS Mandalika mengirim tim ke Grupuk, berkomunikasi dengan keluarga pasien, dan membawa pasien ke rumah sakit untuk dirawat secara gratis. Rumah Sakit Mandalika adalah rumah sakit provinsi terbesar di wilayah selatan dan harus benar-benar hadir melayani masyarakat,” tegasnya.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Mahasiswa menyoroti pembukaan lahan jagung dan tembakau di kawasan hulu yang berpotensi meningkatkan sedimentasi dan merusak ekosistem pesisir.
Menurut Gubernur, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Pariwisata berkualitas sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Saya melihat sendiri kondisi pantai yang mulai mengalami sedimentasi. Kita harus mencari titik temu agar masyarakat tetap memperoleh penghasilan, namun lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Aspirasi juga datang dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pujut yang mengusulkan penyediaan ruang publik dan fasilitas olahraga bagi generasi muda. Menurut mereka, ruang-ruang kreatif diperlukan agar anak-anak muda memiliki wadah berkegiatan positif sekaligus mendukung tumbuhnya desa wisata yang sehat.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa sebagian fasilitas yang diusulkan merupakan aset pemerintah kabupaten. Meski demikian, Pemerintah Provinsi NTB siap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mencari solusi terbaik.
Menutup dialog, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB bersama Forkopimda dalam memperkuat upaya pemberantasan narkoba yang dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda.
“Persoalan narkoba tidak hanya menjadi tantangan NTB, tetapi juga tantangan nasional. Kami bersama Forkopimda sedang merumuskan langkah-langkah yang lebih tegas dan terintegrasi. Insyaallah dalam waktu dekat arah kebijakan penanganannya akan segera diputuskan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam dialog tersebut Direktur Utama RS Mandalika Provinsi NTB dr. Oxy Cahyowahyuni, Wakil Ketua IV BAZNAS NTB Ahmad Rusli, jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB, tokoh agama TGH. Lalu Abdurrahman Athar, serta ratusan mahasiswa KKN dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Mataram (Unram), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU), dan UIN Mataram.
Dialog di Desa Sengkol menjadi cerminan pendekatan pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi NTB. Keberhasilan Mandalika tidak hanya diukur dari bertambahnya investasi, hotel, atau jumlah wisatawan, tetapi juga dari semakin banyak warga desa penyangga yang memperoleh pekerjaan, pendidikan yang relevan, layanan kesehatan yang mudah diakses, lingkungan yang tetap lestari, serta kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Bagi Gubernur Miq Iqbal, kemajuan Mandalika baru memiliki makna apabila kemajuan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat, tanpa ada satu pun yang tertinggal.
About the Author
