Mataram, — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri secara daring peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang secara resmi diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dari Klaten, Jawa Tengah berlangsung di Desa Kekeri, Senin, 21/7/2025.
Peluncuran ini menjadi langkah besar dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui kelembagaan koperasi. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa koperasi adalah simbol kekuatan kolektif rakyat kecil yang bersatu, mengibaratkan koperasi seperti lidi. Satu lidi menurutnya memang tidak berarti, namun jika ratusan lidi dijadikan satu maka akan menguatkan perekonomian.
“Satu lidi memang lemah, tapi jika disatukan jadi sapu, ia akan kuat. Koperasi adalah alat gotong royong rakyat yang lemah untuk menjadi kuat,” tegas Presiden dalam sambutannya.
Saat ditemui seusai acara, Gubernur Iqbal menyebutkan bahwa NTB telah memiliki 1.166 unit Kopdes dan Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum. Ribuan koperasi ini akan menjalankan lini usaha yang sesuai dengan kebijakan nasional dan berbasis potensi lokal masing-masing desa.
“Kopdes bukan pesaing UMKM rakyat, justru menjadi mitra masyarakat. Jika ada warga yang punya produk, bisa dimasukkan ke koperasi untuk dipasarkan bersama,” jelas Iqbal.
Tiga Kopdes unggulan di NTB telah dijadikan percontohan, yakni Kopdes Kekeri, Kopdes Bilelando, dan Kopdes Kembang Kuning, yang masing-masing fokus pada potensi lokal seperti pertanian dan pariwisata. Dirinya menjelaskan ke depannya ribuan Kopdes/kel di NTB ini harus berbasis potensi lokal, seperti Kopdes Kembang Kuning mengembangkan usaha di sektor pertanian dan pariwisata.
“Tantangannya mengindentifikasi potensi lokal untuk mengembangkan koperasi ini,” kata Iqbal.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ahmad Mashyuri, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan 106 Kopdes Merah Putih aktif hingga Oktober 2025, dengan prioritas untuk desa-desa kategori miskin ekstrem.
“Kami akan konekkan koperasi dengan mitra seperti Bulog dan lainnya. Ini bukan soal bantuan, tapi membangun ekosistem usaha yang sehat,” ungkap Mashyuri.
Ia menegaskan bahwa koperasi harus mampu bersaing dengan ritel modern dengan menawarkan harga lebih kompetitif, pelayanan yang baik, dan akses yang mudah.
Sebagai informasi Kopdes Merah Putih di Kekeri sebagai salah satu percontohan (Mok Up) di NTB saat ini memiliki 68 anggota, mereka sudah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pada April lalu.
Modal awal pembentukan Kopdes ini hanya Rp9 juta, berasal dari simpanan pokok anggota senilai Rp1 juta masing-masing anggota dan simpanan wajib Rp10 ribu per bulan.
Program Kopdes Merah Putih merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, lembaga, tidak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian dan pemerintah daerah, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, serta Pemerintah Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia.
Serta kolaborasi bersama di antaranya: PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Mandiri, Bank BRI, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, Bulog, PLN, Biofarma, dan Kimia Farma. (pnd/opk/kominfotikntb).
