Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola data dan penyelenggaraan statistik sektoral melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Bidang Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB yang digelar di Mataram, Jumat (20/11/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H., mengatakan data merupakan fondasi utama pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan. Karena itu, penguatan Satu Data Indonesia harus menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Kadis yang akrab disapa Dr. Aka tersebut mengungkapkan, sebanyak 825 dataset telah berhasil diintegrasikan melalui Portal NTB Satu Data ke dalam Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Kementerian Dalam Negeri. Integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun interoperabilitas dan keterhubungan data antarsistem pemerintahan.
Menurut Dr. Aka, tantangan selanjutnya adalah memperkuat interoperabilitas data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar perencanaan serta intervensi pembangunan lebih terintegrasi, khususnya dalam penanganan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
“Interoperabilitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan memperkuat perencanaan pembangunan melalui penggunaan data yang sama, sehingga sasaran dan bentuk intervensi program menjadi lebih tepat,” ujarnya.
Kadis juga menyampaikan keberhasilan NTB meraih Terbaik II Nasional dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 kategori Pemerintah Provinsi melalui praktik baik bertajuk Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB.
Penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Kominfotik NTB bersama Bappeda NTB dengan dukungan pembinaan BPS. Praktik baik ini menggambarkan transformasi cara pemerintah merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pembangunan melalui pemanfaatan data.
Sebagai penguatan landasan hukum, Pemprov NTB juga telah menetapkan Perubahan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2026 tentang Satu Data. Regulasi ini memperjelas pembagian peran Walidata dan Produsen Data, memperkuat koordinasi, serta mendorong berbagi pakai data lintas instansi.
Dalam rakor tersebut, Dr. Aka turut menekankan pentingnya integritas pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Menurutnya, proses penilaian harus berlangsung objektif, konsisten, transparan, dan akuntabel.
Ia meminta agar setiap perubahan nilai dalam proses harmonisasi disertai alasan teknis yang jelas, berbasis bukti, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Integritas penilaian sama pentingnya dengan integritas data yang dinilai. Indeks yang baik bukan hanya indeks yang menghasilkan angka, melainkan indeks yang proses pembentukannya dapat dipercaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Aka menyampaikan lima agenda penguatan statistik sektoral yang perlu menjadi komitmen bersama, yakni penguatan kelembagaan Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas dan interoperabilitas data, optimalisasi pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia statistik, serta penguatan budaya kerja berbasis data dan akuntabilitas.
Ia juga mendorong optimalisasi Dashboard Eksekutif Pimpinan sebagai instrumen kendali pembangunan yang mampu menyajikan kondisi riil daerah, perkembangan indikator, capaian program, serta persoalan yang membutuhkan keputusan pimpinan.
Kadis menegaskan, keberhasilan Satu Data tidak diukur dari banyaknya aplikasi atau dataset, melainkan dari sejauh mana data menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, pelayanan publik yang lebih baik, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah siap dievaluasi, dikoreksi, dan memperbaiki kekurangan. Namun, kita juga mengharapkan proses evaluasi yang adil, konsisten, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov NTB berharap sinergi antara Bappeda, BPS, Dinas Kominfotik, dan seluruh perangkat daerah kabupaten/kota semakin kuat dalam mewujudkan ekosistem data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan menjadi fondasi pembangunan daerah. (Dinas Kominfotik NTB)
