Meretas Jalan Baru bagi Kesejahteraan Masyarakat: KDKMP yang Membumi

PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Sektor pertanian dikenal sebagai kontributor ekonomi yang utama terhadap PDRB. Secara keseluruhan, sektor pertanian setidaknya telah menyumbang ±22-24% atau seperlima lebih perekonomian NTB. Paling tidak terdapat 37% penduduk NTB yang bekerja pada sektor ini, sehingga dapat dinyatakan bahwa 37% penduduk NTB kehidupannya sangat tergantung pada sektor pertanian. Pulau Sumbawa sebagai pulau terbesar di NTB memiliki cadangan tambang emas, tembaga, dan tambang lainnya, menyumbang PDRB yang sangat fluktuatif (±17%). Sayangnya, tingginya kontribusi sektor pertambangan tidak dinikmati oleh masyarakat sekitar tambang tetapi lebih banyak meningkatkan pendapatan korporasi, sehingga kurang memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

PDRB merupakan agregat dari seluruh aktivitas ekonomi berbagai sektor (lapangan usaha) pada suatu wilayah tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula. Tingginya dominasi suatu sektor seringkali melekat pada suatu negara/wilayah, seperti daerah agrikultur, daerah industri, daerah pariwisata, daerah tambang, dan lain-lain. Negara Jepang dikenal dengan sebutan negara industri, Paris dikenal dengan pusat mode fashion, dan lain-lain. NTB sendiri dikenal sebagai daerah agro maritim dan pariwisata. Hal ini terkait dengan potensi daerah, antara lain potensi perikanan yang sangat besar dengan pantai yang membentang dan laut yang mencapai 2,9 juta Ha. Selain itu, NTB juga memiliki keindahan alam yang menjanjikan sebagai destinasi wisata kelas dunia. Alam bawah laut yang indah dan relative alami, laut dengan ombak yang cukup besar, dataran tinggi yang didominasi bukit dan pegunungan yang indah dilengkapi dengan budaya yang lengkap, merupakan potensi yang menarik untuk menjadi obyek wisata.

Ironisnya, di balik potensi kekayaan alam tersebut, NTB masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan kesejahteraan yang mencolok, khususnya di daerah perdesaan dan terpencil serta daerah yang justru memiliki potensi sumber daya alam. Nelayan yang hidup di daerah pesisir dan secara langsung berhadapan dengan laut dan mempunyai sumber daya alam perikanan, justru banyak yang berada dalam kondisi miskin. Petani yang memberikan kontribusi tinggi terhadap perekonomian daerah, juga banyak yang dalam kondisi miskin. Masyarakat sekitar hutan yang telah lama berinteraksi dengan sumber daya hutan, mengalami kemiskinan yang tinggi. Ketiga klaster wilayah kemiskinan tersebut menunjukan bahwa berhadapan dengan sumber daya alam yang melimpah tidak menjamin kesejahteraan bagi penduduknya, manakala hambatan tak mampu diatasi dan kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat.

Menurut data BPS tahun 2024, tingkat kemiskinan di NTB berada pada angka 13,85%, jauh di atas rata-rata nasional atau secara nominal mencapai ±700.000 jiwa lebih. Sumbawa Barat, yang menjadi tuan rumah tambang besar seperti PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, tetap mencatat angka kemiskinan yang signifikan. Begitu pula daerah-daerah yang kaya akan hasil laut, hasil pertanian dan hasil hutan, namun warganya justru hidup dalam keterbatasan. Kondisi ini menggambarkan apa yang sering disebut sebagai “resource curse” atau kutukan sumber daya, di mana wilayah yang kaya SDA justru tertinggal secara sosial dan ekonomi.

Garis kemiskinan Provinsi NTB tahun 2024 mencapai Rp540.339,-/kapita/bulan dan saat ini Indonesia telah masuk dalam katagori penduduk berpendapatan menengah ke atas, sehingga Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan yang baru sebesar US$ 8,30 PPP (purchasing power parity) atau sekitar Rp 1.512.000 per orang per bulan. Jika ukuran kemiskinan menggunakan standar Bank Dunia maka jumlah penduduk NTB yang masuk dalam katagori miskin akan semakin tinggi. Seorang PNS mempunyai pendapatan (gaji) yang didasarkan pada standar pangkat/golongan serta waktu masa kerja dan bukan didasarkan pada standar kebutuhan hidup sebagai ukuran sebagaimana yang digunakan pada Bank Dunia. Jika seorang PNS mempunyai 1 orang isteri dan 2 orang anak maka diperlukan pendapatan (gaji) sebesar 4 x Rp. 1.512.000=6.048.000 berdasarkan standar Bank Dunia.

Mengapa kemiskinan berpusat pada masyarakat yang berhadapan SDA ?

Pertanyaan yang sering timbul dalam benak yang tak terucap tetapi selalu terngiang di kepala. Jika ditelaah lebih dalam, paling tidak ditemukan beberapa alasan, antara lain :

1. Pembangunan sektor pertanian, masih bersifat subsisten. Pertanian di NTB seringkali hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau hanya untuk memenuhi kebutuhan komunitas kecil. Jadi kegiatan pertanian belum menjadi usaha tani yang berorientasi bisnis, namun hanya sekedar untuk cukup hidup.

2. Pola distribusi yang belum efisien. Rantai pasok sektor pertanian masih terlalu panjang untuk bisa sampai ke konsumen. Praktik tengkulak, pengepul, pengijon, rentenir yang masih marak berlangsung di desa-desa, menjadikan masyarakat sering terjerat dan mengorbankan hasil pertaniannya, terutama pada masa paceklik dan mempunyai kebutuhan yang mendesak.

3. Ketidaktahuan masyarakat desa untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Masyarakat desa umumnya tidak paham dengan pemasaran hasil pertanian karena hanya berfokus pada produksi. Akibatnya, pemasaran hanya dilakukan kepada pengepul atau tengkulak yang datang ke desa dan lebih bersifat monopsoni (harga ditentukan oleh pembeli).

4. Jeratan pengijon dan rentenir. Pada saat terjadi paceklik atau kebutuhan yang mendesak, seringkali melakukan pinjaman meski dengan bunga tinggi atau dengan menjual hasil pertanian meskipun belum saat panenan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul tersebut, dengan semangat kerjasama, kekeluargaan dan gotong royong maka pemerintah telah menetapkan program unggulan yang diberi nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Koperasi Merah Putih yang dibentuk di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia, digadang-gadang menjadi jalan baru bagi kesejahteraan masyarakat. Targetnya jelas, koperasi menjadi motor penggerak ekonomi desa, menghapus peran rentenir, tengkulak, pengepul dan pengijon sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan. Namun, pertanyaan kritis muncul, apakah pembentukan koperasi secara serentak ini benar-benar membumi sesuai kebutuhan desa, atau sekadar proyek besar yang menguras anggaran tanpa hasil nyata? Apakah pendamping, pengurus, pengawas, manajer dan anggota juga memahami maksud dan tujuan Koperasi Merah Putih ?

Potret Kondisi

Indonesia memiliki lebih dari 80.000 koperasi desa/kelurahan yang dibentuk melalui program ini. Faktanya, menurut data Kemenkop UKM, hanya sekitar 30–40% koperasi di Indonesia yang aktif dan benar-benar memberikan manfaat ekonomi nyata.

Di NTB, keberadaan koperasi sebanyak ±4.600 unit dan hanya 53% yang masih beroperasi sedangkan sisanya berada dalam kondisi mati suri. Kini bertambah 1.166 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berada di setiap desa/kelurahan. Setiap KDKMP mempunyai pengurus paling tidak 5 orang, yaitu Ketua, Wakil ketua 2 orang, Bendahara dan Sekretaris. Pengurus harus professional yaitu yang memahami perkoperasian, bisnis dan mampu mengorganisir anggota dan tidak diperkenankan berasal dari unsur perangkat desa. Pengawas koperasi ditetapkan Kepala Desa/Lurah sebagai ketua secara ex officio. Keseluruhan KDKMP sudah terbentuk secara legal dan berbadan hukum, sehingga secara yuridis mempunyai posisi yang kuat.

Perkembangan KDKMP di NTB sudah melalui tahapan pertama yaitu pembentukan dengan badan hukum yang legal sebanyak 1.166 unit. Saat ini, memasuki tahap kedua yaitu menyusun Rencana Usaha KDKMP. Beberapa langkah yang perlu dipersiapkan antara lain :

a. Melakukan kediklatan bagi pengurus KDMP masing-masing 2 orang setiap koperasi, sehingga total akan dilakukan Diklat sebanyak ±2.332 orang, yang akan dimulai pada bulan September 2025.

b. Diklat bagi tenaga pendamping sebanyak ±116 orang dan PMO (project management officer) sebanyak 22 orang, akan dilaksanakan mulai bulan September 2025.

c. Kurikulum dan modul Diklat, akan ditetapkan (disusun) oleh Kementerian Koperasi dalam waktu dekat.

d. Rekruitmen tenaga pendamping dengan beberapa persyaratan, dengan honor (gaji) sebesar Rp. 7.250.000,-/bulan dan kontrak dilakukan sampai dengan bulan Desember 2025.

e. Seluruh kegiatan tersebut akan dibiayai melalui Dana Dekonsentrasi.

Dengan rencana kegiatan ini, mungkin tidak ada keraguan lagi dalam menyongsong keberhasilan KDKMP sebagai jalan baru bagi kesejahteraan masyarakat. Kunci utamanya adalah kepengurusan yang professional dan partisipasi anggota yang loyal, dengan usaha yang berbasis potensi lokal.

Permodalan

Untuk menjalankan suatu bisnis, maka diperlukan permodalan yang cukup. Himbara (himpunan bank milik negara) akan membantu dalam permodalan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Untuk menghindari hal-hal yang diluar kebutuhan koperasi, maka permodalan yang diberikan tidak dalam bentuk uang cash tetapi pembayaran atas transaksi yang dilakukan koperasi sesuai dengan nilai sesungguhnya. Jika KDKMP membeli 100 LPG kecil (melon) dengan harga @Rp.15.000,- maka bank yang akan membayar sebesar Rp. 1.500.000,- dan penjualan kembali dilakukan oleh KDKMP.

Untuk mengajukan permohonan permodalan, maka diwajibkan untuk membuat proposal yang menggambarkan rencana peruntukan modal dan persyaratan lain yang diperlukan. Penyusunan proposal tersebut akan dibantu oleh tenaga pendamping atau Business Asistant (BA) hingga persetujuan Bupati/Walikota dan pengajuan ke bank yang dituju, sehingga tenaga pendamping benar-benar diperlukan.

Satu orang tenaga pendamping akan melakukan pendampingan sebanyak 10 unit koperasi selama masa kontrak (Oktober-Desember). Oleh karena itu, rekruitmen tanaga pendamping sangat penting dilakukan secara transparan serta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Jalan Baru Kesejahteraan

Agar koperasi benar-benar menjadi motor kesejahteraan masyarakat desa, maka ada beberapa langkah yang mungkin perlu diperhatikan:

1. Pemetaan Potensi Desa

Identifikasi apa yang dimiliki desa (produksi, SDM, sumber daya lokal) dan apa yang dibutuhkan pasar. Misalnya di desa yang menghasilkan tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dll maka orientasi bisnis harus mengarah kesana dan harus mampu mencari pasarnya.

2. Analisis Usaha Berbasis Pasar

Hilirisasi hasil pertanian, perikanan, atau produk lokal harus diarahkan ke kebutuhan konsumen. Contoh: jagung tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi pakan ternak atau produk olahan makanan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah dan konsumen akan diberi kemudahan.

3. Pendidikan dan Pendampingan

Koperasi tidak cukup hanya diberi modal, tapi perlu capacity building: Pelatihan manajemen usaha, akuntabilitas keuangan, dan digitalisasi pemasaran menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan anggota. Diklat dilakukan dengan sasaran strategis pengurus, pendamping dan PMO.

4. Kolaborasi Kelembagaan

Koperasi desa harus bermitra dengan koperasi konsumen di kota, BUMDes, BUMN bahkan swasta untuk memperkuat rantai nilai serta mampu menjamin keberlanjutan. Kemitraan akan menjamin keberlanjutan karena ada jaminan pasar atau sebaliknya KDKMP bertindak sebagai distributor keperluan masyarakat desa.

5. Akuntabilitas Terbuka

Pengelolaan dana koperasi harus transparan dan bisa dipantau masyarakat, sehingga mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Hal ini akan meningkatkan sense of belonging dan sense of responsibility. Meningkatnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab akan mendorong partisipasi dan loyalitas anggota.

Jalan baru bagi kesejahteraan masyarakat adalah KDKMP yang berbasis pada potensi lokal, partisipatif, transparan dan digital. Jika mengandalkan pada potensi daerah lain, maka suatu saat akan bertemu jalan buntu karena sifat ketergantungannya. Dengan mengedepankan potensi lokal maka KDKMP akan mampu menggerakan potensi lokal serta pemberdayaan masyarakat desa. KDKMP juga dapat bertindak sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat desa (konsumsi) dengan mendatangkan barang yang diperlukan masyarakat.

Relevansi Pembangunan NTB

Perjalanan KDKMP akan secara positif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat desa yang bertindak sebagai produsen. Bagi petani dapat memasarkan hasil pertaniannya pada KDKMP atau KDKMP dapat bertindak sebagai off taker melalui penetapan harga yang wajar. KDKMP dapat juga memasarkan kembali atau melalui jaringan koperasi lain sehingga diperoleh keuntungan. Keuntungan KDKMP juga akan kembali ke anggota dalam bentuk pembagian SHU yang besarnya tergantung pada tingkat partisipasi anggota. Sebaliknya KDKMP juga dapat mendatangkan barang yang berasal dari perkotaan yang dibutuhkan bagi masyarakat perdesaan. Relevansinya dengan pembangunan NTB adalah :

1. Sesuai dengan semangat penanggulangan kemiskinan utamanya kemiskinan ekstrem, dengan memutus rantai pasar (tengkulak, pengepul, pengijon atau rentenir).

2. Selaras dengan semangat pembangunan NTB sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya dalam menjalankan misi Desa Berdaya.

3. Menguatkan perkembangan perekonomian desa, sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru dan pembangunan desa yang semakin maju.

4. Mengurangi urbanisasi ke kota dan mendorong pemerataan penduduk (desa dan kota).

5. Meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan meningkatkan sense of belonging dan sense of responsibility.

PENUTUP

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa menjadi jalan baru bagi kesejahteraan hanya jika benar-benar berpihak pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Jika dibiarkan sebagai proyek top-down dengan dana besar tanpa analisis pasar, maka hanya akan menjadi jalan buntu. KDKMP harus berani mengubah pendekatan: dari instruktif menjadi partisipatif, dari seragam menjadi sesuai karakter desa, dan dari sekadar program menjadi gerakan yang hidup dalam masyarakat.

Membangun optimisme harus dilakukan dengan menetapkan tujuan yang lebih pasti dan melibatkan partisipasi masyarakat. Jika tujuan yang ditetapkan merupakan kebutuhan masyarakat, maka masyarakat akan selalu berusaha untuk mensukseskannya.