PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Sales Area Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Provinsi NTB dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) resmi meluncurkan program Trenggiling (Trade-In Tabung Keliling) di Mataram. Program penukaran tabung LPG 3 kilogram bersubsidi ke Bright Gas Non-PSO secara keliling ini menjadi yang pertama diterapkan di Indonesia.
Program tersebut merupakan upaya mendorong penggunaan LPG non-subsidi oleh masyarakat mampu dan pelaku usaha, sekaligus memastikan penyaluran LPG 3 kilogram semakin tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, H. Lalu Wiranata, S.IP., M.A., mengapresiasi inovasi tersebut karena dinilai menjadi terobosan baru dalam penyaluran energi.
“Program ini sangat potensial. Kalau ikut lomba inovasi, saya yakin bisa menjadi juara karena baru pertama di Indonesia,” katanya pada Selasa, (28/7/2026).
Ia menilai Trenggiling tidak hanya mendukung ketepatan sasaran subsidi energi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi NTB.
“Kami sudah berdiskusi bersama Dinas ESDM, Pertamina dan Bulog untuk mendukung program Bapak Gubernur melalui pembentukan Desa Mandiri Energi. Fokus utamanya adalah mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen di desa-desa sasaran. Disperindag siap berkolaborasi dengan siapa pun demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Wiranata.
Ia juga mengapresiasi penggunaan nama dan maskot Trenggiling, yang mengangkat satwa endemik dan dilindungi di NTB sebagai identitas program.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, H. Syamsuddin, S.Hut., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kesadaran masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk tidak lagi menggunakan LPG bersubsidi.
“Pemerintah Provinsi NTB berperan sebagai fasilitator agar kuota LPG subsidi benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang kurang mampu. Kami berharap masyarakat yang mampu dapat beralih dari tabung melon ke LPG non-subsidi,” ujarnya.
Menurut Syamsuddin, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Pertamina dan Hiswana Migas menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi LPG subsidi berjalan sesuai regulasi dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
“Target utama Bapak Gubernur adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem di desa-desa sasaran terutama yang masuk dalam program Desa Berdaya. Ketika subsidi tepat sasaran, masyarakat yang membutuhkan memperoleh manfaat secara optimal, sementara kelompok mampu dan pelaku usaha menggunakan LPG non-subsidi,” katanya.
Saat yang sama, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah NTB, Dany Hutama Aji, mengatakan Trenggiling mengusung strategi “jemput bola” dengan mendatangi langsung konsumen di kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.
“Selama ini pangkalan lebih banyak menyediakan LPG 3 kilogram, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan produk non-PSO sering mengalami kesulitan. Melalui Trenggiling, armada kami akan menyisir wilayah perkotaan dan pusat ekonomi agar konsumen dapat langsung melakukan trade-in ke Bright Gas 5,5 kilogram,” ujarnya.
Menurut Dany, sasaran utama program ini adalah pelaku usaha komersial seperti UMKM, usaha laundry, hotel, restoran, hingga kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu menggunakan LPG non-subsidi.
Ia menjelaskan, program tersebut juga menjadi respons atas penyesuaian kuota LPG 3 kilogram dari pemerintah pusat. Untuk mempercepat proses peralihan, Pertamina memberikan berbagai kemudahan berupa program promosi, potongan harga penukaran tabung, hingga rencana penambahan agen Non-PSO di Kabupaten Lombok Utara.(san/diskominfotik)
About the Author
