Mataram, — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed di ruang kerjanya, Kantor Gubernur NTB, Senin, 14 Juli 2025.
Pertemuan ini membahas penguatan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Advokasi, sebagai strategi nyata menekan angka pengangguran dan kemiskinan di NTB
Dalam sambutannya, Gubernur Miq Iqbal menyambut baik kunjungan kerja Menteri Dikdasmen ke NTB, yang sebelumnya telah meninjau sejumlah sekolah di Pulau Sumbawa dan hari ini melanjutkan agenda di Pulau Lombok, bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah.
“Kita senang sekali hari ini pak menteri dikdasmen hadir di ntb. Hari ini kami berdiskusi penting dengan pak Menteri mengenai penguatan SMK Advokasi, agar pendidikan kita tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan di NTB,” ujar Miq Iqbal.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan SMK di NTB mencakup sinkronisasi antara kebutuhan pasar dan keterampilan lulusan, termasuk membangun Skill Centre yang relevan dengan dunia kerja dan industri masa depan. Gubernur juga menyampaikan bahwa baik sekolah negeri maupun swasta didorong untuk menjadi bagian dari gerakan pendidikan advokasi berbasis vokasi.
“Tidak hanya negeri tetapi juga sekolah advokasi swasta, yang link and match antara pasar dan pendidikan yang dibutuhkan termasuk skill Centre juga tadi kita bahas dengan beliau”. imbuhnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan dukungannya terhadap rencana penguatan SMK di NTB yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa ke depan, akan diterapkan model SMK 4 Tahun, di mana tahun terakhir difokuskan pada pelatihan kerja langsung di industri mitra.
“Rencana pengembangan SMK yang dirancang gubernur sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan kami di tingkat nasional. Kami nanti akan ada SMK yang 4 tahun yang 1 tahun terakhir itu mereka akan disiapkan untuk masuk dunia kerja,” jelasnya.
Selain itu, SMK akan dikolaborasikan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) agar siswa tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi keahlian yang diakui dunia industri.
“Kami juga mengembangkan SMK yang bekerja sama dengan BLK sehingga dengan mereka praktik di BLK ini memiliki sertifikasi sehingga mereka punya sertifikat yang sesuai dengan keahlian khusus mereka,” tambahnya.
Menteri juga mengungkapkan bahwa Dikdasmen tengah menyiapkan program SMK inklusif untuk anak-anak putus sekolah karena kendala ekonomi. Pada tahap awal, program ini akan menyasar 1.000 peserta, dan akan diperluas pada tahun-tahun mendatang.
“Kami ada program SMK untuk mereka yang putus sekolah yang karena kendala ekonomi kami berikan kesempatan untuk belajar, untuk tahap pertama ada 1000 untuk kedepan akan kami tambahkan lagi di tahun-tahun yang akan datang,” ucapnya.
Dirinya berharap dengan langkah ini pengangguran kemiskinan dapat segera teratasi.
“Dengan cara seperti ini kami berharap SMK ini dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan bisa juga mengurangi pengangguran.” tutupnya.
Pertemuan ini memperkuat komitmen antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang inklusif, terarah, dan berorientasi pada dunia kerja, sekaligus menjadikan pendidikan sebagai jalan nyata mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Bumi Gora.(pnd/opk/Kominfotikntb).
