Lombok Barat – Di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah, para gubernur dari seluruh Indonesia menyatukan langkah di Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat transformasi daerah melalui penguatan inovasi, kolaborasi, dan kapasitas fiskal. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (16/7).
Mengawali sambutannya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan selamat datang kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud, para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia, jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan DPRD Provinsi NTB, Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota di Pulau Lombok, serta seluruh peserta Rapat Kerja APPSI.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan APPSI yang telah mempercayakan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum strategis para gubernur tersebut.
“Kepercayaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Semoga seluruh peserta tidak hanya membawa pulang hasil-hasil rapat, tetapi juga pengalaman dan kesan baik selama berada di daerah kami,” ujar Gubernur.
Menurut Gubernur Miq Iqbal, APPSI bukan sekadar forum koordinasi antarpemerintah provinsi, melainkan ruang kolaborasi untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.
“Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa perubahan global yang berlangsung cepat menuntut pemerintah daerah meninggalkan pola kerja yang biasa-biasa saja. Daerah harus menjadi learning government, pemerintahan yang terus belajar, beradaptasi, memperbaiki tata kelola, dan melahirkan berbagai inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, APPSI menjadi ruang strategis bagi seluruh provinsi untuk saling berbagi praktik terbaik dan mereplikasi berbagai inovasi pembangunan. Sebab, menurut Gubernur, kemajuan Indonesia tidak dibangun oleh satu daerah, melainkan oleh seluruh provinsi yang saling belajar dan saling menguatkan.
Mengangkat tema “UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, Gubernur mengatakan kedua isu tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yakni memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus kapasitas fiskal daerah. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan ekosistem yang mendorong UMKM naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, digitalisasi, akses pembiayaan, sertifikasi, hingga perluasan pasar. Di sisi lain, optimalisasi Pajak Air Permukaan harus menjadi bagian dari penguatan tata kelola sumber daya yang adil, transparan, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum APPSI Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., menegaskan bahwa Rapat Kerja dan Munaslub APPSI merupakan forum untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, APPSI bukan sekadar wadah menyampaikan aspirasi para gubernur, tetapi menjadi ruang kerja sama antarpemerintah provinsi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
Ia mengatakan pemerintah daerah dituntut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan kewenangan. Karena itu, APPSI mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar semakin berkeadilan dan mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah. APPSI juga terus membangun dialog dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan daerah.
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik, pelaksanaan program prioritas nasional, perkembangan media digital, hingga berbagai risiko dalam tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut menuntut lahirnya kepemimpinan daerah yang adaptif, visioner, dan berintegritas.
Menurutnya, gubernur harus mampu menjalankan dua fungsi secara seimbang, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, kepala daerah dituntut memimpin pemerintahan secara langsung, memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota, menjaga integritas birokrasi, membangun sinergi dengan Forkopimda, serta aktif menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah.
Bima Arya menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi daerah untuk berjalan di tempat. Pemerintah daerah harus menjadi transformer, bukan sekadar survivor. Daerah harus mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang melalui efisiensi belanja, penguatan investasi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, penyederhanaan regulasi, serta percepatan penyusunan tata ruang sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Wakil Menteri Dalam Negeri juga menempatkan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional bersama Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah mampu menjadi penggerak pembangunan nasional ketika didukung kepemimpinan yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.
Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa APPSI Tahun 2026 diharapkan melahirkan rekomendasi yang tidak berhenti sebagai dokumen organisasi, tetapi menjadi pijakan lahirnya berbagai kebijakan yang memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dari Senggigi, para gubernur membawa tekad yang sama untuk mempercepat transformasi daerah melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan kapasitas fiskal. Sebab, Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu daerah, melainkan oleh seluruh provinsi yang tumbuh bersama, saling belajar, dan saling menguatkan.(Kominfotik)
About the Author
