MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola koperasi, khususnya dalam mendukung keberadaan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, H. Wirawan, saat membuka kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Pendataan Awal KDKMP serta Penguatan Akuntabilitas Tata Kelola melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Nasional (SIMKOPNAS), yang digelar Kementerian Koperasi RI di Hotel Astoria Mataram, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Mataram, jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, pejabat Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota se-NTB, serta sekitar 30 pegiat gerakan koperasi, baik KDKMP maupun koperasi konvensional.
Dari Kementerian Koperasi RI hadir sejumlah narasumber, yakni Ari Pramuja, Tenaga Ahli Asisten Deputi Digitalisasi Kemenkop RI; Andini Ekasari, Tenaga Ahli Asisten Deputi Kemitraan Kemenkop RI; serta Dandy Bagus Arianto, Asisten Deputi Kepatuhan Prinsip dan Penilaian Kesehatan Kemenkop RI.
Dalam sambutannya, H. Wirawan mengawali dengan ungkapan syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, khususnya kesempatan untuk mempertemukan berbagai pihak yang memiliki peran dalam pembangunan koperasi di Indonesia, khususnya di NTB.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Koperasi, pemerintah daerah dan para pelaku gerakan koperasi.
“Nikmat yang terbesar adalah nikmat yang kita rasakan pada hari ini, di mana kita bisa bersilaturahmi antarpara pihak yang terlibat dalam pembangunan koperasi di Indonesia dan di NTB,” ujarnya.
H. Wirawan menjelaskan, setidaknya terdapat dua agenda penting yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, terkait verifikasi dan validasi data KDKMP sebagai salah satu persyaratan menuju sertifikasi KDKMP.
Kedua, agenda Kementerian Koperasi dalam mendukung pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di desa-desa nelayan, yang diharapkan dapat dikelola oleh koperasi, baik KDKMP maupun koperasi konvensional.
“Karena itu atas nama Pemerintah NTB kami mengucapkan apresiasi kepada Kementerian Koperasi yang telah melaksanakan acara ini dan memilih NTB sebagai salah satu lokus kegiatan sosialisasi,” kata H. Wirawan.
Ia menilai, penguatan tata kelola melalui sistem informasi menjadi bagian penting dalam memastikan koperasi mampu berjalan secara transparan, akuntabel dan profesional.
Lebih lanjut, H. Wirawan menyoroti pentingnya proses verifikasi terhadap pembangunan fisik KDKMP. Pemerintah daerah nantinya akan memiliki peran strategis dalam tim verifikasi untuk memastikan fasilitas KDKMP yang telah dibangun memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
Menurutnya, hasil verifikasi tersebut akan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian Koperasi maupun pihak terkait untuk menentukan langkah selanjutnya dalam operasionalisasi KDKMP.
“Tim verifikasi akan menilai apakah fisik KDKMP yang telah dibangun sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Hasil tim verifikasi inilah yang akan menjadi dasar bagi Kementerian Koperasi untuk mengoperasionalisasikan KDKMP tersebut,” tegasnya.
H. Wirawan juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Koperasi RI dan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana meski persiapannya berlangsung dalam waktu relatif singkat.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi menghasilkan pemahaman dan langkah konkret dalam mempercepat penguatan kelembagaan, digitalisasi serta akuntabilitas koperasi di NTB.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber Kementerian Koperasi RI mengenai Mengenal SIMKOPNAS, Sosialisasi kemitraan dan aplikasi SPBUN koperasi serta Kebijakan verifikasi dan validasi KDKMP.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan gerakan koperasi semakin solid sehingga KDKMP maupun koperasi konvensional di NTB dapat tumbuh menjadi koperasi yang sehat, profesional, transparan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Tim KM Mataram)
