Mataram – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik), Bappeda dan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB terus memperkuat sinkronisasi dan membangun ekosistem data yang handal, berkualitas dan terpadu dengan kabupaten kota se-NTB.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, H. Yusron Hadi mengatakan penyediaan data harus berkualitas dari desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. BPS melalui program “Cantik” Cinta Statistik sedang coba membenahi data-data sektoral di level desa/kelurahan. Saat ini setiap Kabupaten/Kota di bentuk masing-masing 1 pilot project Desa Cantik. Hendaknya kita di Provinsi dan Kabupaten/Kota turut mendukung program ini dengan menambah jumlah Desa Cantik dibawah binaan BPS. Bila mana program ini berjalan baik maka dapat di peroleh kualitas data dari desa/kelurahan yang lebih berkualitas dan ini akan mendukung terwujudnya data berkualitas di provinsi hingga nasional.
“Kualitas data dari desa akan menentukan data yang handal dan terpadu bagi kabupaten hingga Provinsi bahkan nasional. Sehingga mewujudkan akurasi dan keselarasan data antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemprov menjadi faktor penting dalam mengawal arah pembangunan,” ungkapnya saat membuka kegiatan Sinkronisasi data di Aula BPS, Senin 19 Mei 2025.
Mantan Plt Kepala BKD ini juga berharap bidang Statistik Dinas Kominfotik menjadi agen perubahan data yang tidak hanya bergerak dalam tataran penyediaan data dan informasi level satu yakni menyediakan data dalam bentuk data mentah, melainkan sudah harus meningkat ke level dua yakni turut melakukan analisis untuk perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan pemerintah. Salah satu instrumen analisis yang dapat dilakukan yaitu melalui mengembangkan kembali Digitalisasi Data menghubungkan antara data berbentuk table ke dalam data spasial. Data table yang di transformasi ke dalam data digital dapat di overlay satu dan lainnya untuk menghasilkan Data spasial untuk kepentingan penentuan lokus kegiatan pada tahap perencanaan maupun lokasi intervensi kebijakan dilakukan.
Dijelaskan lebih lanjut, pemetaan kebutuhan daftar data sektoral yang berasal dari produsen data harus berangkat dari kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi adalah mendukung pencapaian target RPJMD. Hal ini memerlukan penguatan di tingkat Sekretariat Forum Satu Data NTB.
“Kita harap setiap OPD sebagai produsen data dapat memperkuat kualitas data sektoral untuk mengelaborasi prioritas pembangunan, tidak saja berhenti kepada sinkronisasi data yang sudah ada tapi mulai beranjak merencanakan kebutuhan data sektoral yang merujuk kepada pencapaian target RPJMD, memenuhi ketersediaan data, mentransformasikannya ke dalam data digital baru bisa optimal mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan strategi pembangunan. Bidang Statistik bidang yang strategis, kita coba hidupkan kembali data-data digital yang pernah ada ketika masih bergabung urusan statistik dengan Bappeda ,” jelasnya.
Rapat Sinkronisasi Data tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan Bappeda, Dinas Kominfotik dan BPS seluruh kabupaten kota di NTB. (Manikpkominfo)
