Memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hassanudin menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka membangun sinergitas dan evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 serta Antisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) pada Pelaksanaan Perayaan Hari Natal dan Tahun Baru di Hotel Astoria Mataram, Senin (16/12).
“Pertemuan ini menjadi pembelajaran, referensi dan antisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas dari yang sudah terjadi dan potensi gangguan dari situasi terkini”, ucap Gubernur.
Gubernur sendiri menilai selama pelaksanaan Pilkada, kondisi daerah relatif kondusif. Hal ini sesungguhnya menjadi keberhasilan semua pihak termasuk masyarakat dalam menjaga situasi yang aman dan damai.
Namun demikian, beberapa gangguan keamanan yang terjadi dan potensi gangguan kamtibmas tetap menjadi tanggungjawab bersama dalam penanganannya termasuk menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini.
Rapat yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) itu dihadiri pula oleh Polda NTB, Korem 162 WB, BINDa dan Bupati/ Walikota se NTB.
Dalam pemaparan terkait kondisi terkini, Polda NTB yang diwakili Kabag BinOps, AKBP Rohadi mengatakan, secara umum kondisi keamanan dan ketertiban selama Pilkada dan menjelang perayaan Nataru relatif tenang dengan beberapa gangguan selama Pilkada yang terjadi di Bima telah ditangani kepolisian resort setempat sehingga di masa menanti penetapan pemenang Pilkada pihaknya tetap berupaya melakukan tindakan pre entif hingga penegakan hukum berkoordinasi dengan Polres, Bupati, TNi dan Satpol PP.
Begitupula terkait perayaan Nataru dengan menggelar patroli keamanan, operasi pencegahan (Operasi Lilin) seperti razia miras dan petasan bahkan narkoba dengan lebih intensif termasuk keamanan transportasi dan pengendalian keramaian dengan menurunkan lebih dari 1300 personil.
Sementara itu, Korem 162 WB dan Badan Intelijen Daerah memaparkan potensi gangguan terjadinya tawuran antarkampung di beberapa daerah dan kelompok radikal keagamaan yang berpotensi memanfaatkan momentum Nataru melakukan gangguan Kamtibmas.
Di sisi lain, Bupati Lombok Timur dan Lombok Utara dalam kesempatan tersebut memaparkan kondisi masyarakat lainnya yang berpotensi menjadi gangguan seperti penanganan air bersih di tiga gili, izin tambang galian C dan beberapa potensi gangguan lain yang diharapkan dapat diselesaikan melalui koordinasi.
Sementara Bupati Bima dan Sumbawa menekankan pada potensi pertikaian antarkampung dan penanganan kelompok radikal mengantisipasi aksi yang kerap berulang memanfaatkan momen perayaan Natal dan Tahun Baru serta potensi gangguan kamtibmas akibat bencana dan cuaca buruk.(jm)
