Mataram – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengungkapkan bahwa sehebat apapun program pemerintah tidak akan berjalan dan tercapai semaksimal mungkin tanpa didukung peningkatan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara. Untuk itu, pengembangan SDM ASN menjadi faktor utama dalam mensukseskan berbagi program pembangunan pemerintah di daerah.
Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kota, tentang pengembangan SDM aparatur sipil negara se-NTB. sekaligus menjadi narasumber sosialisasi pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan pada institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di BPSDM NTB, Senin 26 Mei 2025.
Dalam Kesempatan ini Miq Gita, sapaan akrab Sekda NTB menekankan pentingnya ASN yang profesional untuk mendukung dan menyukseskan Program – program Pembangunan yang dilakukan Pemerintah
“ASN harus profesional guna mendukung program-program pembangunan pimpinan daerah,” ungkap Miq Gita sapaan akrabnya
Miq Gita juga mengapresiasi mengapresiasi BPSDM NTB dalam mendukung dan memfasilitasi pengembangan SDM ASN kabupaten kota untuk mewujudkan ASN yang profesional ke depannya. Oleh karenanya, BKPSDM kabupaten kota juga menjadi pundak dalam menyiapkan kualitas SDM ASN yang berkualitas.
Selain itu, Miq Gita menyinggung terkait penugasan ASN sebagai camat di setiap kabupaten kota di seluruh NTB. Sebelum ditetapkan sebagai camat, ASN wajib melaksanakan Diklat kepamongprajaan bagi ASN yang tidak sekolah pamong praja, jika tidak maka pemprov boleh membatalkan sesuai dengan UUD 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“Kebijakan ini perlu disosialisasikan supaya kabupaten kota tidak keliru dalam mengambil kebijakan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan perjanjian kerjasama untuk meningkatkan kualitas SDM ASN di seluruh kabupaten kota yang akan mengikuti Diklat di BPSDM NTB.
Kabupaten kota yang tersebar mengalokasikan anggaran untuk pengembangan SDM ASN adalah kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Lombok Utara sedangkan kabupaten lainnya masih kecil untuk alokasi anggaran pengembangan SDM ASN nya.
“Saya telah mengusulkan bahwa setiap evaluasi APBD, masing-masing kabupaten harus dicek alokasi pengembangan kapasitas ASN nya. Karena fungsi ASN dalam pelaksanaan pembangunan sangat besar,” tegasnya. (Manikpkominfo)
