Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menggelar Konferensi Press program strategis pencegahan stunting dan makan bergizi gratis, Selasa (3/6/2025), bertempat di Command Centre UPTD Layanan Digital Mataram.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi NTB Eko Prasetyo, ST., M.Han, dan Plh. Kepala Dinas Kesehatan NTB Tuti Herawati, S.SiT., M.PH
serta , media massa, dan stakeholder lintas sektor. Konferensi pers ini bagian Pencegahan Stunting yang merupakan urusan multisektoral yang memerlukan intervensi keterlibatan banyak pihak serta upaya memperkuat transparansi dan kolaborasi publik dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah, khususnya di bidang kesehatan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Tuti Herawati, S.SiT.,M.PH menyampaikan keberhasilan Program Pencegahan Stunting dapat diukur dari evaluasi melalui Survei Status Gizi Indonesia (acuan lima tahun) dan evaluasi pengukuran rutin (tahunan), dimana Provinsi NTB dan Provinsi Kaltim terbaik se-Indonesia pada pengukuran rutin tahunan stunting.
Pemprov NTB mendorong percepatan program penanganan stunting berbasis keluarga dan komunitas, serta memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah dan balita. Adapun peran Dikes NTB pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), selain memastikan makanan aman, bersih, dan higienis dilakukan pula edukasi perilaku sehat serta monev terhadap dampak pelaksanaan MBG.
“Program ini bukan hanya soal pemberian makanan, tetapi edukasi gizi, perubahan perilaku, serta penguatan ketahanan keluarga. Kami ingin generasi NTB tumbuh sehat, kuat, dan cerdas,” jelas Tuti.
Dalam giat yang sama disampaikan Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi NTB Eko Prasetyo, ST., M.Han, Program MBG terus berproses dan bertahap menjangkau penerima manfaat program. Totalnya di NTB sekitar 153.000 orang dengan menempatkan 53 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemenuhan gizi, 10 persennya diperuntukkan bagi Balita, Ibu Menyusui dan Ibu Hamil.
“Pembentukan SPPG, Kemudian ada sasaran diantaranya 10 persen diperuntukkan untuk 3 B (Balita, Ibu menyusui dan ibu hamil)”. jelas Eko.
Ditambahkannya NTB secara nasional berada pada zona III. Dalam pelaksanaan operasionalisasinya, dibackup oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang ditempatkan pada masing-masing SPPG. Ada pula Pelatihan Manajemen Jamah Makanan yang dilakukan untuk memastikan makanan dapat dikonsumsi dengan standar kegizian.
“Dalam pelaksanan operasionalnya kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk penjamah makanan, Kedepan mohon dukungan dari Dikes dan BPOM yang sering melakukan pengawasan dan mengingatkan kami,” tambahnya.
Diharapkan dengan adanya Program MBG, pada akhirnya total penerima manfaat di NTB dapat dijangkau sehingga secara tidak langsung, turut andil dalam pencegahan stunting.
“Harapan kami (dari pemerintah) dan pewarta mendukung program ini agar tujuan kita dapat tercapai bersama.” tutupnya.
Konferensi pers ini ditutup dengan sesi tanya jawab bersama awak media, yang diharapkan turut menyebarluaskan informasi dan mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan yang konstruktif.(pnd/opk/Diskomifmotikntb).
