Mataram –- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mendampingi Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Koperasi (Kemenkop) Ferry Juliantono melakukan kunjungan kerja ke Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Lombok Timur.
Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB saat mendampingi kunjungan kerja Wamenkop ini mengatakan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan solusi strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, karena selama koperasinya kuat maka ekonomi Indonesia akan tetap kuat.
“Di NTB sendiri memiliki koperasi yang disebut dengan KUD (Koperasi Unit Desa), saat ini jumlah koperasi yang ada di NTB diluar koperasi Merah Putih yaitu hampir 5000, hanya 54% yang masih aktif dan lainnya sudah kolaps. Koperasi yang masih aktif pun jikapun ada koperasi simpan pinjam, lebih banyak yang pinjam daripada yang nyimpannya”, tutur miq Iqbal.
Miq Iqbal mengatakan ada 2 isu yang harus diawasi pada saat koperasi berjalan yaitu isu pengawasan dan isu mengelola. Saat ini undang-undang cipta karya semua ditarik kepusat sedangkan jumlah koperasi sangat banyak yang tidak memungkinkan untuk pusat mengawasinya dan harapannya agar dapat sebagian bisa dikembalikan ke daerah agar proses pengawasan koperasi ini kedepannya lebih efektif. Dan sebagian besar koperasi kolaborasi disebabkan ketidakmampuan untuk mengelola koperasi tersebut, “Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama Universitas Mataram (Unram) Fakultas Ekonomi dan saya mohon dukungan dari Kemenkop terkait pelatihan manager koperasi yang dipilih dari tiap desa dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat guna mengelola atau mengembangkan koperasi desa di daerahnya”, tutup miq Iqbal.
Wamen Kemenkop Ferry Juliantono mengatakan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia untuk bisa secara cepat, struktural dan kemudian bisa berdampak yang luas sehingga dapat meningkatkan aset secara siginifikan sehingga volume kegiatan koperasi akan meningkat secara cepat. “Presiden Prabowo berkeinginan akan meluncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih secara Nasional pada 12 Juli 2025 dengan target koperasi pertama aktif pada 28 Oktober 2025”, tutur Ferry dalam sambutannya.
Koperasi di Indonesia asetnya jauh tertinggal oleh BUMN dan Swasta, seharusnya koperasi sebagai badan usaha yang termasuk dalam konstitusi UUD 1945 merupakan yang utama dan oleh Presiden Prabowo akan ditegakkan lagi sehingga koperasi di Indonesia kembali berani menghadirkan negara masuk dan mengatur sistem ekonomi agar dapat mengurangi angka kemiskinan, kesempatan kerja di pedesaan meningkat dan menjadikan desa lebih maju. “Maka dari itu dengan gagasan dari Presiden yang akan mempercepat pembangunan 80.000 koperasi desa ini diharapkan akan menyelesaikan masalah koperasinya dan menyelesaikan masalah desanya”, pungkas Ferry.
Sebagai informasi, Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dibentuk berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang melibatkan 18 Kementerian dan Lembaga serta mengikat kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota dengan harapan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan proses perijinan dan pembangunannya.
