Mataram, 13 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Kominfotik NTB terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang akurat dan terukur. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, saat membuka Lokakarya Diseminasi dan Pemetaan Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penyajian data pada Portal NTB Satu Data, yang berlangsung di Mataram (13/10/2025).
Dalam arahannya, Umi Dinda sapaan akrab Wagub NTB, menekankan pentingnya kesepahaman dan keseragaman data antarperangkat daerah.
“Banyak program pemerintah, baik pusat maupun daerah, bergantung pada keakuratan data. Kita tidak bisa bekerja hanya berdasarkan perkiraan. Kita butuh data yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut diingatkannya, capaian NTB yang telah masuk 10 besar nasional dalam pengelolaan data harus dijadikan motivasi untuk terus berbenah.
“Masuk dalam 10 besar pengelolaan data yang ini merupakan hal baik. Tentunya ini menjadi tantangan kedepan, untuk kita harus semakin memperkuat kolaborasi dan kemampuan aparatur dalam memahami dan mengelola data,” ujarnya.
Wagub NTB menekankan data bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari capaian dan arah pembangunan daerah. Dirinya mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meningkatkan kemampuan dalam memahami data yang dikelola.
“Pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan publik, dan capaian pembangunan lainnya hanya bisa terukur jika kita bekerja dengan data yang sama dan valid. Jangan terlena dengan angka-angka yang terlihat baik, tapi pastikan datanya benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi, S.T., M.UM menyampaikan kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memasuki tahapan pembangunan tahun 2026.
“Database pembangunan harus menjadi rujukan utama dalam perencanaan. Kami berperan sebagai wali data, sementara Bappeda menjadi sekretariat/koordinator forum dan BPS pembina data. Kolaborasi ini menjadi kunci agar data yang kita hasilkan benar-benar berkualitas,” tuturnya.
Kadis Yusron mengaitkan program gubernur tentang meritokrasi dengan mendefinisikan meritokrasi, bekerja berbasis data.
“Bekerja berdasarkan data yang benar adalah bentuk meritokrasi. Dengan data yang kuat, kita bisa menjawab tantangan pembangunan secara objektif dan terukur,” katanya.
Dari pihak mitra, Lead Program SKALA NTB Lalu Anja Kusuma, menjelaskan data akurat menjadi penentu arah pembangunan yang tepat sasaran. Dirinya menyebut Provinsi NTB masuk 10 besar untuk pengelolaan satu data pada tingkat nasional.
“Ini menunjukkan NTB berada pada jalur yang benar, dalam pengelolaan data. Langkah selanjutnya adalah memastikan pemanfaatan data berjalan optimal,” ujarnya.
Ditambahkannya, pada September kemarin, Dinas Kominfotik NTB bersama Bappenda dan BPS, dengan dukungan SKALA, telah meluncurkan buku metadata yang berfungsi
menjelaskan setiap elemen data, agar mudah dipahami dan digunakan.
Kegiatan lokakarya dihadiri diantaranya Kepala BPS NTB, dan berbagai pimpinan OPD lingkup Provinsi NTB, termasuk Kepala Dinas Pariwisata NTB, Plh. Kadis Perkim NTB, Perwakilan Bappeda NTB dan lainnya.
Dengan semangat kolaborasi yang semakin kuat, NTB bertekad melangkah menuju pemerintahan berbasis data (data-driven governance) yang transparan, akuntabel, terpenting berdampak nyata bagi masyarakat. (dnd/dyd/kominfotikntb)
