MATARAM – Pelantikan Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal pada Kamis (9/4) dinilai sebagai sinyal kuat dimulainya fase baru tata kelola pemerintahan yang lebih sistematis dan terukur.
Pakar Ekonomi Universitas Mataram, Associate Professor Dr. Iwan Harsono, menegaskan bahwa langkah ini harus dimaknai sebagai upaya strategis Gubernur untuk mengoreksi arah birokrasi. Fokus utama kini bergeser dari sekadar bekerja menjadi bekerja dengan sistem dan orientasi hasil yang nyata.
Iwan menyoroti bahwa masalah klasik birokrasi daerah bukanlah kekurangan anggaran, melainkan lemahnya sistem kerja yang membuat dampak program tidak optimal.
“Masalahnya bukan pada kecilnya anggaran, tetapi pada rendahnya efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Peningkatan anggaran bukan lagi solusi utama di tengah tantangan fiskal yang ketat,” tegas Dosen Pascasarjana Unram tersebut.
Menurutnya, penguatan keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi menjadi kunci agar setiap rupiah belanja publik menghasilkan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Dalam struktur pemda, posisi Sekda adalah pengendali sistem. Iwan menilai pelantikan ini merupakan dorongan menuju penerapan manajemen talenta dan sistem merit. Pola kerja lama yang berbasis kebiasaan diharapkan segera bergeser menjadi berbasis profesionalisme.
Beberapa poin krusial yang diharapkan dari kepemimpinan Sekda baru antara lain:
Kepastian Komando: Mengakhiri masa transisi jabatan yang selama ini menghambat kecepatan pengambilan keputusan.
Sinkronisasi OPD: Memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja dalam satu kerangka kebijakan yang utuh.
Dengan target ambisius dalam RPJMD 2025–2029 dan keterbatasan fiskal yang ada, Iwan menyebut penguatan tata kelola adalah satu-satunya pilihan rasional bagi Pemprov NTB. Ia juga mengingatkan agar perdebatan mengenai latar belakang pejabat tidak mengaburkan substansi kapasitas dan integritas.
“Keputusan yang tepat hanyalah separuh dari pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan keputusan itu dijalankan secara konsisten di lapangan,” pungkas Iwan.
