MATARAM – Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah NTB.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Dinas Koperas UKM Provinsi NTB, H. Wirawan, bersama Kolonel Hendrix Rangkuti (Aster Kodam XXX/Rinambora) dari Pangdam Rinambora XXX dan Kolonel Infantri M Amin selaku Kepala Seksi teritorial Korem 162/Wira Bhakti di ruang Kepala Dinas, Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, H. Wirawan didampingi Sekretaris Dinas Baiq Ayu Juita Mayasari, Kepala Bidang Pengawasan Koperasi Hasbi Jauhari, Pengawas Koperasi Ahli Pertama Safira Dwi Tyas Putri, serta Analis Kebijakan Ahli Muda Mardiana.
Diskusi membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan koordinasi dengan jajaran TNI, percepatan verifikasi dan validasi (verval), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus, hingga mendorong KDKMP segera beroperasi dan menjalankan kegiatan usaha secara nyata.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah peningkatan kompetensi pengurus KDKMP. Pada tahun 2026, Dinas Koperasi UKM NTB menargetkan pelaksanaan pelatihan bagi 850 bendahara KDKMP. Program ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan, kelembagaan, serta pengembangan usaha koperasi.
Dari sisi percepatan pelaksanaan program, tercatat sebanyak 102 KDKMP telah menjalani proses verifikasi dan validasi. NTB juga termasuk provinsi yang bergerak cepat dalam pelaksanaan verval. Data kondisi fisik bangunan, kelengkapan administrasi, serta pemutakhiran informasi menjadi perhatian penting untuk memastikan hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil verval tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam proses pembayaran dan akan melalui review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karena itu, akurasi data dan kelengkapan dokumen menjadi aspek penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan program.
Selain pembangunan fisik dan kelengkapan administrasi, operasionalisasi KDKMP juga menjadi sasaran utama berikutnya. Koperasi diharapkan tidak hanya selesai dibangun, tetapi mampu menjalankan aktivitas usaha secara produktif sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.
KDKMP yang telah beroperasi diharapkan dapat menjadi koperasi percontohan sekaligus inspirasi bagi koperasi lainnya dalam mengembangkan unit usaha dan memperkuat perekonomian masyarakat.
Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, jajaran TNI, PT Agrinas, dan pihak terkait lainnya. Terlebih dalam pelaksanaan kegiatan usaha tertentu, seperti penyaluran barang bersubsidi, diperlukan tata kelola dan koordinasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Melalui pertemuan ini, Diskop UKM NTB bersama Korem 162/Wira Bhakti berkomitmen memperkuat komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan, memperbarui data perkembangan KDKMP, serta mendorong percepatan peningkatan kapasitas SDM dan operasionalisasi koperasi.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi kekuatan dalam mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang profesional, akuntabel, produktif, dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. (Tim KM Mataram)
About the Author
