Mataram-Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi NTB Tahun 2025 di Hotel Golden Palace Mataram. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 29 hingga 31 Oktober 2025 dan diikuti oleh seluruh kepala dinas yang membidangi koperasi dan UMKM dari kabupaten/kota se-NTB, serta para kepala bidang koperasi. Rabu (29/10/2025)
Kepala Dinas Koperasi UKM NTB, Ahmad Masyhuri, membuka secara resmi kegiatan tersebut sekaligus menjadi salah satu narasumber utama. Dalam sambutannya, Masyhuri menyampaikan apresiasi dan semangat kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dalam memperkuat sinergi kelembagaan koperasi desa dan kelurahan di NTB.
“Kegiatan konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi antar kabupaten/kota dalam mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah NTB,” ujar Masyhuri.
Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan teknis dari setiap kabupaten/kota dalam melaksanakan program pendampingan dan peningkatan kapasitas pendamping koperasi. Selain itu, Masyhuri menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan desain kegiatan dan narasumber yang akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan para pendamping koperasi di lapangan.
Lebih lanjut, Kepala Dinas menyoroti pentingnya pemanfaatan peran BA dan PMO yang telah ditetapkan melalui SK, agar dapat mendukung percepatan pelaksanaan program sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan.
Sebagai bagian dari upaya percepatan, Masyhuri juga menyampaikan rencana pelaksanaan rapat koordinasi bersama Danrem dan seluruh Dandim se-NTB pada tanggal 6 November mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam melakukan identifikasi serta pendataan aset yang akan digunakan untuk pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan.
“Kami berharap, setelah koordinasi ini, para Kepala Dinas Koperasi di kabupaten/kota dapat berkolaborasi lebih erat dengan jajaran TNI di daerah masing-masing untuk mempercepat inventarisasi aset. Ini penting agar pembangunan koperasi desa dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan KUKM, Ida Haryani, selaku ketua panitia, dalam laporannya
tujuan kegiatan ini meliputi:
Membangun koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pembinaan pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menyamakan persepsi dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi pendamping koperasi.
Memastikan kesiapan seluruh komponen dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Peserta rapat berjumlah 40 orang, terdiri dari 20 peserta perwakilan kabupaten/kota dan 20 peserta dari unsur provinsi. Seluruh biaya kegiatan ini bersumber dari DIPA Satuan Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Tahun 2025.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat penguatan kelembagaan koperasi serta mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan di Nusa Tenggara Barat. (Tim KM Mataram)
About the Author
