MATARAM – Sebanyak 850 bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengikuti Pelatihan Bendahara KDKMP yang dilaksanakan secara bertahap mulai 16 November hingga 10 Desember 2026. Selain mendapatkan pembekalan, peserta juga akan menjalani asesmen kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam mendukung operasional dan keberlanjutan usaha KDKMP. Pembangunan gerai dan dimulainya aktivitas bisnis koperasi perlu diikuti dengan kemampuan pengelolaan administrasi dan keuangan yang baik.
Peserta pelatihan berasal dari tiga kelompok KDKMP dengan tahapan perkembangan yang berbeda. Pertama, bendahara koperasi yang pembangunan gerainya telah selesai. Kedua, bendahara koperasi yang gerainya masih dalam proses pengerjaan. Ketiga, bendahara koperasi yang gerainya belum dibangun, tetapi telah memulai aktivitas bisnisnya.
Dengan komposisi tersebut, penguatan kapasitas bendahara menjangkau seluruh tahapan perkembangan koperasi. Baik koperasi yang sudah memiliki gerai maupun yang masih dalam proses pembangunan atau telah mulai menjalankan kegiatan usahanya.
Materi pelatihan mencakup pencatatan transaksi, pembukuan, pengelolaan kas, penyusunan laporan keuangan, serta pertanggungjawaban keuangan sesuai prinsip dan ketentuan perkoperasian.
Tidak hanya mengikuti pelatihan, para peserta juga akan menjalani asesmen kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Asesmen ini bertujuan mengukur kemampuan peserta dalam menjalankan tugas sebagai bendahara koperasi berdasarkan standar kompetensi yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memberikan pengakuan atas kompetensi peserta melalui proses sertifikasi profesi sesuai hasil asesmen.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB H. Wirawan, S.Si., MT. menegaskan bahwa keberhasilan KDKMP tidak cukup hanya dilihat dari berdirinya bangunan gerai atau dimulainya aktivitas usaha. Kualitas pengelolaan dan tata kelola koperasi juga menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan usaha.
“Kita ingin KDKMP tidak hanya cepat membangun gerai dan memulai usaha, tetapi juga kuat dalam tata kelola. Bendahara memiliki peran penting karena setiap transaksi harus tercatat dengan baik dan setiap rupiah uang koperasi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai usahanya berjalan, tetapi administrasi dan keuangannya tidak tertata,” ujarnya.
Pelaksanaan pelatihan dibagi dalam 17 angkatan yang tersebar di kabupaten/kota se-NTB. Kegiatan diawali di wilayah Sumbawa pada 16–19 November, dilanjutkan wilayah Bima dan Dompu pada 20–23 November. Selanjutnya, pelatihan dilaksanakan di Lombok Tengah pada 23–26 November, Lombok Timur pada 27–30 November, Lombok Barat dan Lombok Utara pada 1–4 Desember, serta Kota Mataram pada 7–10 Desember 2026.
Secara keseluruhan, kegiatan ini melibatkan 850 peserta dan 51 orang panitia, dengan total 901 orang yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan di seluruh wilayah NTB.
Melalui kegiatan ini, para bendahara diharapkan tidak hanya memahami materi selama pelatihan, tetapi mampu menerapkannya secara langsung dalam pengelolaan koperasi sehari-hari. Dengan demikian, KDKMP di NTB tidak hanya tumbuh dari sisi pembangunan fisik dan aktivitas bisnis, tetapi juga memiliki fondasi pengelolaan keuangan yang sehat, tertib, transparan, dan profesional.
Pada akhirnya, koperasi yang kuat bukan hanya koperasi yang memiliki gerai dan menjalankan usaha, tetapi juga koperasi yang mampu mengelola usahanya dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.
About the Author
