LOMBOK BARAT — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya membangun sistem birokrasi yang kokoh, profesional, dan berkelanjutan agar pemerintahan tetap berjalan efektif, terlepas dari pergantian kepemimpinan. Pesan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat yang baru dilantik, Fauzan Husniadi, sebagai fondasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Rabu (4/11/2026), dipimpin Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha. Turut hadir Anggota DPR RI Fauzan Khalid, mantan Bupati Lombok Barat dua periode, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD Lombok Barat, jajaran pejabat Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada Fauzan Husniadi sekaligus menekankan bahwa Sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi, pengendali administrasi pemerintahan, dan penjaga kesinambungan pelayanan publik.
“Pesan terpenting saya buat Pak Sekda adalah bangun sistem. Jangan tergantung kepada orang,” tegas Gubernur.
Menurutnya, birokrasi merupakan institusi yang harus tetap berjalan secara konsisten, melampaui periode kepemimpinan politik yang memiliki batas waktu. Karena itu, sistem pemerintahan harus dibangun di atas tata kerja yang jelas, terukur, transparan, dan akuntabel, bukan bergantung pada figur tertentu.
Gubernur Miq Iqbal juga menekankan pentingnya memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) bekerja secara profesional, menjaga netralitas, serta menjalankan tugas sesuai kewenangan dan mandat kepemimpinan yang sah. Dengan fondasi birokrasi yang kuat, pemerintahan akan mampu menjaga stabilitas, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dalam setiap periode kepemimpinan.
Pada kesempatan itu, Miq Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, keberhasilan pembangunan di tingkat provinsi tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tidak ada fungsi yang lebih penting bagi pemerintah provinsi selain memberikan dukungan agar para bupati dan Walikota bisa berhasil dalam menjalankan tugasnya semaksimal mungkin,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, menekankan pentingnya konsolidasi dan soliditas internal setelah pelantikan Sekda definitif. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu kesatuan, tanpa sekat kelompok maupun ego sektoral, demi memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Wakil Bupati juga menggarisbawahi sejumlah agenda prioritas yang membutuhkan kerja bersama, antara lain penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan tata kelola sampah, serta penguatan pengelolaan keuangan daerah. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB juga perlu ditingkatkan, khususnya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Lombok Barat yang belum melanjutkan ke jenjang menengah atas.
Menanggapi arahan tersebut, Sekda Lombok Barat, Fauzan Husniadi, menyatakan konsolidasi internal dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah menjadi prioritas awal. Ia juga memastikan segera mengawal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 agar berjalan tepat waktu serta memastikan program dan anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Fauzan menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“APBD itu uang yang harus dibelanjakan, bukan uang yang harus disimpan. Di sana ada hak rakyat yang harus kita penuhi,” tegasnya.
Pelantikan Sekda definitif ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memperkuat fondasi kelembagaan, mengonsolidasikan birokrasi, dan memastikan kesinambungan pembangunan. Dengan sistem pemerintahan yang solid dan profesional, pelayanan publik diharapkan semakin efektif serta mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.(KominfotikNTB)
About the Author
