MATARAM– Mantan Koordinator Pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) periode 2024/2025 sekaligus tokoh muda Nusa Tenggara Barat (NTB), Herianto, menyatakan sikap pasang badan dan mengutuk keras dugaan aksi perundungan serta serangan yang menyasar putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia juga mendesak pihak berwajib mengusut tuntas dugaan tersebut sekaligus menyatakan dukungan penuh kepada DPR RI untuk segera merevisi dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Menurut Herianto, perbedaan pandangan, kritik kebijakan, maupun pertarungan politik sekeras apa pun tidak boleh menyeret anggota keluarga, terlebih anak-anak yang sama sekali tidak terlibat dalam urusan politik orang tuanya.
“Saya pasang badan dan mengutuk keras segala bentuk perundungan maupun serangan terhadap putri Pak Dasco. Kontestasi politik harus berjalan di atas gagasan dan rekam jejak, bukan dengan cara-cara pengecut yang menjadikan anak sebagai sasaran,” tegas Herianto, Minggu (22/11/2026).
Herianto mengaku prihatin setelah menyimak pengakuan Sufmi Dasco Ahmad dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia di Kompleks DPR/MPR, Jumat (20/11/2026). Saat itu, Dasco menceritakan bahwa putrinya yang masih berusia 17 tahun mempertanyakan mengapa dirinya harus ikut menjadi korban perundungan akibat persoalan politik yang diarahkan kepada sang ayah.
Bagi Herianto, kondisi tersebut membuktikan bahwa celah perundungan terhadap anak terutama di ruang digital maupun lingkungan sosial masih sangat rentan terjadi dan membutuhkan payung hukum yang jauh lebih tegas.
“Bayangkan seorang anak berusia 17 tahun harus menanggung tekanan psikologis akibat konflik politik orang dewasa. Ini bukan sekadar persoalan etika politik yang rusak, tetapi juga menyangkut keselamatan mental dan hak konstitusional anak untuk tumbuh di ruang yang aman,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian wajar dalam demokrasi. Namun, kebebasan berekspresi tidak pernah membenarkan intimidasi, penghinaan, maupun perundungan terhadap keluarga dan anak pejabat publik.
Atas dasar itu, Herianto mendesak aparat penegak hukum untuk segera menelusuri dan mengusut tuntas dugaan serangan serta perundungan tersebut secara profesional dan proporsional. Langkah hukum dinilai penting apabila ditemukan unsur ancaman, intimidasi, atau pelanggaran pidana, agar kasus serupa tidak berulang di kemudian hari.
Selain penegakan hukum, mantan Korpus BEM SI 2024/2025 itu juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan DPR RI untuk mempercepat revisi serta pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk mendorongnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.
“Peristiwa ini harus menjadi momentum pembenahan regulasi. Kami mendukung penuh DPR RI untuk segera merevisi dan mengesahkan UU Perlindungan Anak agar lebih adaptif menghadapi ancaman perundungan di era digital, sekaligus memperkuat kanal pengaduan dan unit perlindungan anak di kepolisian hingga tingkat daerah,” kata Herianto.
Ia juga mengajak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal perlindungan korban dan memastikan penguatan regulasi tersebut benar-benar berpihak pada keselamatan generasi muda.
“Kekuasaan dan jabatan bisa diperebutkan secara terhormat, tetapi masa depan dan keselamatan anak-anak tidak boleh pernah menjadi taruhan. Negara wajib hadir melalui hukum yang tegas dan berpihak pada perlindungan anak,” pungkas Herianto.
