Mataram, Diskominfotik NTB – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang diselenggarakan Bapenas RI secara daring di Ruang Rapat Sekda NTB, Senin (17/03).
Di Provinsi NTB, persentase penduduk miskin pada bulan September 2024 sebesar 11,91 persen, menurun 1,00 persen poin terhadap bulan Maret 2024 dan menurun 1,94 persen poin terhadap Maret 2023.
NTB meraih peringkat ke – 12 Provinsi Dengan Kemiskinan Tertinggi di Indonesia, sementara Provinsi Jawa Timur berada di peringkat pertama, dilanjutkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Miq Gite menyampaikan bahwa Provinsi NTB keluar dari peringkat 10 besar Provinsi dengan kemiskinan tertinggi, per September 2024 berada pada peringkat ke 12, sebelumnya pada tahun 2023 pada posisi ke – 8.
“Ikhtiar – ikhtiar kita dari tahun 2023 sampai 2024 bekerja bersama, Alhamdulillah ada hasil signifikan, sehingga kita tidak masuk kedalam 10 besar Provins termiskin tersebut,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan agar upaya – upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 harus memberikan inspirasi dan motivasi untuk bisa bekerja lebih keras, agar angka kemiskinan dapat turun lebih cepat.
“Dalam situasi seperti ini kita tidak berharap ada goyangan, sehingga membuat nilai kita tidak semakin meningkat dan membuat posisi kita semakin menjauh,” tuturnya.
Kolaborasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi, Kabupaten, Kota se – NTB harus terus ditingkatkan, sehingga pergerakan pembangunan ekonomi semakin lancar dan masyarakat makmur dan sejahtera.
“Semoga kita kan ada keterpaduan langkah bersama untuk jihad mengatasi kemisikinan didaerah kita, kita fokuskan resource yang kita miliki untuk menggerakkan pembangunan ekonomi, sehingga kemakmuran dapat diwujudkan bersama,” pungkasnya.
Kepala Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam, Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si menyampaikan bahwa beberapa strategi yang dilakukan dalam penanganan kemiskinan, yaitu peningkatan pendapat, mengurangi beban – beban pengeluaran dan mengurangi kantong – kantong kemiskinan.
“Kedepan akan terus difokuskan pada kegiatan kemiskinan, karena program dari Gubernur NTB salah satunya tentang kemiskinan,” jelasnya.
Sementara, kolaborasi TKPKD terus dilakukan, dengan menyelaraskan program – program kegiatan dari TKPKD Kabupaten/Kota se – NTB.
“Hal ini intens dilakukan, karena agar tidak terjadi tumpang tindih atau penumpukan di masing – masing Kabupaten/Kota sehingga lebih luas target dari program kerjanya,” jelasnya. (diskominfotikntb)
