Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai komitmen upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Memasuki pelaksanaan ke-21 sepanjang tahun 2026, GPM kali ini menyasar masyarakat Kelurahan Berdaya Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (5/11/2026).
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan bahwa pelaksanaan GPM merupakan bentuk komitmen dan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas pasokan pangan.
Menurutnya, Kelurahan Bintaro menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah melalui program gerakan pangan murah. Terlebih, sebagian masyarakat di kawasan pesisir tersebut masih menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga sasarannya tepat karena mata pencaharian mereka seperti nelayan, buruh, dan tukang bangunan.
“GPM yang ke-21 selama tahun 2026 ini menyasar Kelurahan Bintaro Ampenan. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan maupun stabilitas pasokan pangan di NTB,” ujarnya.
Pelaksanaan GPM mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bisa dilihat minyak goreng paling banyak diburu. Warga mengaku terbantu dengan harga sejumlah kebutuhan pokok yang relatif lebih rendah dibandingkan harga di pasaran.
Salah seorang warga Kelurahan Bintaro menyampaikan bahwa selisih harga komoditas yang dijual berkisar antara Rp1.000 hingga Rp3.000. Meski terlihat sederhana, selisih tersebut cukup membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga.
“Sangat membantu sekali kegiatan GPM ini. Lumayan selisih harganya ada Rp1.000, Rp2.000 sampai Rp3.000. Tadi ada beras, telur, gula, minyak dan kebutuhan pokok lainnya,” ungkapnya.
Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Bahkan, kegiatan GPM diharapkan dapat digelar secara rutin setiap bulan.
“Sering-sering saja. Bagus ini, sangat membantu. Kalau bisa harga beras diturunkan lagi bersama kebutuhan pokok lainnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Lalu Mirza menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM tidak hanya diperuntukkan bagi kelurahan yang masuk dalam program Kelurahan Berdaya. Desa dan kelurahan lainnya juga memiliki kesempatan untuk mengusulkan kegiatan serupa melalui kepala lingkungan, kepala desa maupun lurah setempat.
Dengan demikian, jangkauan pelayanan pangan murah dapat semakin luas dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah NTB.
Menurutnya, kelancaran pelaksanaan GPM tidak terlepas dari koordinasi petugas serta kesadaran masyarakat dalam mengikuti mekanisme pelayanan yang telah disiapkan.
Keberhasilan kegiatan ini juga merupakan hasil sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Satgas Pangan, pemerintah pusat, kepolisian, TNI hingga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Keterlibatan UMKM menjadi bagian penting dalam pelaksanaan GPM. Selain memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan ini juga menjadi ruang pemberdayaan bagi pelaku usaha lokal agar tetap produktif dan memperoleh manfaat ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah tetap memperhatikan keseimbangan harga dalam pelaksanaan intervensi pasar agar tidak merugikan pelaku UMKM maupun pedagang. Dengan demikian, harga yang ditawarkan tetap terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan ruang keuntungan yang wajar bagi para pelaku usaha.
Melalui pelaksanaan GPM secara berkelanjutan, Pemprov NTB berharap stabilitas pasokan dan harga pangan dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat upaya perlindungan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.(san/diskominfotik)
About the Author
