MATARAM – Di balik keberhasilan pembangunan daerah, ada kerja kolaboratif yang tumbuh dari keluarga, bergerak melalui masyarakat, dan diperkuat oleh kelembagaan yang terarah. Semangat itulah yang mengemuka dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan DEKRANAS, TP PKK, dan TP Posyandu Indonesia Bagian Tengah Tahun 2026 di Bali Sunset Road Convention Center, Bali, Kamis (22/10/2026).
Ketua TP PKK Kota Mataram, Hj. Kinnastri Mohan Roliskana, hadir dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Bappeda Kota Mataram, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Mataram, serta Ketua Harian DEKRANASDA Kota Mataram. Kehadiran lintas perangkat daerah ini mencerminkan pentingnya sinergi dalam menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat agar berjalan lebih terintegrasi dan berdampak nyata.
Momentum ini terasa istimewa bagi Kota Mataram. Daerah ini terpilih sebagai salah satu peserta yang menayangkan Video Best Practice Daerah di hadapan peserta rapat. Penayangan tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan praktik baik, inovasi, dan kolaborasi yang telah dikembangkan Kota Mataram dalam memperkuat kelembagaan serta mendorong pemberdayaan masyarakat.
Bagi Hj. Kinnastri, kesempatan tersebut bukan sekadar ruang untuk menampilkan capaian daerah, melainkan juga momentum berbagi pengalaman sekaligus memperkuat komitmen untuk terus berbenah.
“Bagi kami, praktik baik yang ditampilkan bukan hanya tentang apa yang sudah dilakukan, tetapi bagaimana upaya tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami ingin terus memperkuat kolaborasi antara DEKRANASDA, TP PKK, TP Posyandu, dan perangkat daerah agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan keluarga dan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Ibu Wakil Presiden RI, Selvi Ananda Gibran Rakabuming, menekankan pentingnya memperkuat peran strategis ketiga lembaga sesuai ruang pengabdiannya masing-masing. DEKRANAS diharapkan menjadi rumah bagi para perajin sekaligus mendorong regenerasi agar warisan budaya, seperti tenun dan batik, tetap lestari melalui keterlibatan generasi muda.
Sementara itu, TP PKK didorong mengoptimalkan 10 Program Pokok PKK dengan memperkuat kapasitas dan semangat kader yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Adapun TP Posyandu diharapkan bertransformasi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak terbatas pada layanan kesehatan ibu dan anak.
“Peran ketiga lembaga ini saling melengkapi. Karena itu, tata kelola, koordinasi, perencanaan, pendataan, dan evaluasi harus diperkuat agar setiap program memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat,” demikian penekanan arahannya.
Rapat yang diikuti 947 peserta ini juga menjadi bagian dari upaya menyatukan koordinasi tiga lembaga dalam satu forum, sekaligus mendorong efisiensi tanpa mengurangi kualitas perumusan program.
Bagi Kota Mataram, keikutsertaan dalam forum tersebut menjadi pengingat bahwa inovasi daerah perlu terus dikembangkan melalui kolaborasi dan tata kelola yang baik. Sebab, keberhasilan pemberdayaan tidak berhenti pada program yang dirancang, tetapi diukur dari manfaat yang dirasakan keluarga, tumbuhnya ekonomi kerakyatan, terjaganya warisan budaya, serta semakin dekatnya pelayanan dasar kepada masyarakat.**(TK-DISKOMINFO)
About the Author
