MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapresiasi asesmen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB terhadap tata kelola Program Desa Berdaya Transformatif. Hasil asesmen tersebut dinilai sebagai masukan penting untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan program, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan pemerintah memiliki tujuan yang sama dengan FITRA, yakni memastikan Program Desa Berdaya berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, transparan, dan mampu mendorong keluarga penerima manfaat keluar dari kemiskinan menuju kemandirian ekonomi.
“Masukan FITRA merupakan vitamin penyehat bagi pelaksanaan program. Pemerintah membutuhkan pandangan kritis masyarakat sipil. Kami memandang asesmen ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperkuat agar Desa Berdaya semakin berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut pria yang akrab disapa Aka ini, temuan asesmen perlu ditempatkan secara proporsional. FITRA menggunakan pendekatan rapid assessment berbasis telaah dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan dengan analisis risiko kualitatif. Karena itu, identifikasi risiko harus dipandang sebagai peringatan dini dan ruang perbaikan, bukan kesimpulan bahwa keseluruhan program gagal atau telah terjadi penyimpangan.
Ia menjelaskan, Desa Berdaya Transformatif tidak dirancang sekadar sebagai program penyaluran bantuan modal, melainkan proses pemberdayaan keluarga melalui dukungan usaha produktif, pendampingan selama 24 bulan, dan intervensi kebutuhan dasar sesuai kondisi keluarga.
Pada tahap awal 2026, program menjangkau 40 desa/kelurahan. Dari 7.250 rumah tangga miskin ekstrem, sebanyak 5.162 keluarga ditetapkan sebagai penerima manfaat melalui proses verifikasi dan validasi. Bantuan aset produktif diberikan maksimal Rp7 juta per keluarga sesuai kebutuhan dan kelayakan usaha.
“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan. Yang lebih penting adalah perubahan kondisi keluarga, peningkatan pendapatan, berkembangnya usaha, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta kemampuan keluarga membangun kemandirian,” jelasnya.
Aka menambahkan, Desa Berdaya merupakan program yang terbuka dan dinamis. Desain intervensinya dapat disesuaikan dengan perkembangan persoalan sosial ekonomi, karakteristik dan kebutuhan keluarga penerima manfaat, serta kapasitas administrasi dan teknis pelaksanaan di lapangan. Namun, setiap penyesuaian tetap harus berada dalam koridor perencanaan, penganggaran, regulasi, dan pertanggungjawaban.
Pembagian Tugas OPD Saling Menguatkan
Terkait pembagian peran perangkat daerah, Aka menegaskan bahwa Dinas Sosial P3A dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) memiliki tugas dan fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi.
Dinas Sosial P3A berperan dalam aspek penanganan masalah sosial, perlindungan sosial, serta perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan keluarga penerima manfaat, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Sementara DPMPD Dukcapil berperan dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan pemerintahan desa, serta fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa.
“Pembagian tugas itu bukan pemisahan tujuan. Keduanya harus bekerja dalam satu kesatuan intervensi. Keluarga penerima manfaat membutuhkan dukungan sosial sekaligus penguatan kapasitas dan kesempatan mengembangkan usaha produktif. Karena itu, koordinasi dan kejelasan tanggung jawab antarperangkat daerah harus terus diperkuat,” tegasnya.
Kewenangan dan Landasan Hukum Program Jelas
Menanggapi pernyataan praktisi hukum Amir Mahmud mengenai bentuk produk hukum dan dugaan kesalahan sistemik dalam regulasi Desa Berdaya, Aka mengatakan bahwa persoalan tersebut harus dilihat secara utuh berdasarkan konstruksi kewenangan dan instrumen kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan, kewenangan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan sosial serta pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan tugas dan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program penanganan fakir miskin tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional.
“Dengan demikian, kewenangan pemerintah provinsi menginisiasi program pemberdayaan dan penanganan kemiskinan bukan kewenangan tanpa dasar. Pelaksanaannya diterjemahkan melalui kebijakan kepala daerah, dokumen perencanaan dan penganggaran, serta instrumen operasional sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah,” jelasnya.
Aka menegaskan, Desa Berdaya tidak bertumpu pada satu keputusan atau satu dokumen semata. Sedikitnya terdapat 14 instrumen kebijakan dan operasional yang mengawal pelaksanaannya, mulai dari kerangka perencanaan pembangunan nasional dan daerah, peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, hingga pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Masing-masing memiliki fungsi dalam memberikan arah kebijakan, memastikan dukungan anggaran, mengatur mekanisme pelaksanaan, serta memperjelas tata cara operasional di lapangan.
Ia juga menjelaskan perlunya membedakan kedudukan dan fungsi Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis. Peraturan Gubernur merupakan peraturan kepala daerah yang memuat norma pengaturan, sedangkan Keputusan Gubernur merupakan instrumen penetapan atau keputusan administratif sesuai substansinya. Adapun pedoman dan petunjuk teknis merupakan instrumen operasional untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tata cara pelaksanaan.
“Perangkat daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang berada dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya, memiliki dasar penugasan yang sah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi, tidak tepat menyamakan seluruh instrumen tersebut seolah-olah memiliki kedudukan dan fungsi hukum yang sama,” katanya.
Terkait dugaan kesalahan sistemik, Aka mengatakan perbedaan penomoran, waktu penerbitan, maupun ketentuan antardokumen memang perlu ditelusuri dan diselaraskan. Namun, hal tersebut tidak otomatis membuktikan adanya cacat hukum secara keseluruhan.
“Jika ada kekurangan administratif, harus diperbaiki. Tetapi untuk menyimpulkan adanya kesalahan sistemik, harus ada pemeriksaan yang membuktikan letak kesalahan, norma yang dilanggar, kewenangan yang digunakan, prosedur yang ditempuh, serta akibat hukumnya. Kesimpulan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada identifikasi risiko atau perbedaan dokumen,” tegasnya.
Aka menambahkan, Program Desa Berdaya merupakan salah satu wujud komitmen Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri dalam menempatkan penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sebagai agenda strategis pembangunan NTB.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memperbaiki kehidupan masyarakat, memperkuat kapasitas keluarga, dan membuka jalan menuju kemandirian.
“FITRA ingin program ini berjalan baik, pemerintah juga menginginkan hal yang sama. Kami terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Yang kita pertahankan adalah tujuan dan kepentingan program ini bagi masyarakat. Pemerintah berkewajiban memastikan Desa Berdaya berjalan sesuai aturan, anggarannya akuntabel, dan manfaatnya benar-benar dirasakan. Ukuran keberhasilan kita adalah semakin banyak keluarga yang mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan,” tutupnya.(KominfotikNTB)
