Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI atas pelaksanaan tugas konstitusional dalam pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah begitu pula kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan NTB atas seluruh perhatian fasilitasi pembinaan masukan dan penilaian yang telah dilakukan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi NTB yang tercermin dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2024, yang meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB, Mataram (19/6/2025).
“Ini merupakan instrumen strategis untuk memastikan akuntabilitas transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan APBD serta aset daerah pemeriksaan yang independen dan profesional dari BPK RI telah memberikan peta evaluasi yang komprehensif bagi kami untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan dengan rasa syukur dan penuh tanggung jawab kami menyatakan menerima penilaian BPK RI opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat semoga atensi positif yang disematkan BPK RI kepada kami akan semakin memberikan kepercayaan diri dan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik di hari-hari mendatang,” ujar Gubernur Iqbal.
Ditambahkan Gubernur Iqbal yang didampingi Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M. IP., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB terhadap LHP BPK RI atas LKPD tahun 2024 yaitu menerima sepenuhnya temuan rekomendasi dan kesimpulan dalam LHP ini untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut di beberapa sektor di bidang pendidikan dan terutama di RSUD NTB.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara sistematis dan tepat waktu termasuk penyelesaian temuan kerugian daerah memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh organisasi perangkat daerah dan BUMD serta mengoptimalkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa aset serta pelaporan keuangan.,” tukasnya.
Sehubungan dengan itu, lanjutnya semangat pengelolaan keuangan daerah yang profesional transparan dan akuntabel serta didukung dengan sumber daya dan kinerja yang baik merupakan komitmen nyata.
Menyadari hal itu, seiring dengan dinamika pembangunan yang terus berkembang hasil dan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting harus diyakini dan percaya BPK RI memiliki andil yang sangat besar terhadap baiknya kinerja pengelolaan keuangan di Provinsi NTB.
“Kami yakin kolaborasi ini akan mempercepat terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat marilah kita jadikan momen ini sebagai titik tolak menuju Provinsi NTB yang lebih transparan dan responsif,” pungkasnya.
Tak lupa pula, Gubernur Iqbal mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bisa memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat dimulai dari pembenahan tata kelola keuangan bukan hanya di sektor pengeluaran tetapi juga di sektor penerimaan.
“Inilah yang sedang kita bangun, oleh karena itu mari kita perkuat kembali komitmen ke arah good governance komitmen untuk bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang amanah dengan integritas serta komitmen bersih dan melayani yang sejalan dengan visi membangun NTB yang makmur mendunia melalui akselerasi transformasi birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani,” tutupnya.
Sementara itu, Anggota 1 BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan kegiatan ini dalam rangka menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Provinsi NTB. Kemudian selanjutnya penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan sebelumnya.
“Dua hal ini menjadi kewajiban BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan uang negara,” ungkapnya.
Pimpinan 1 BPK RI, menekankan bahwa bukan hanya soal WTP melainkan kualitas WTP yang harus tetap naik dan semakin baik kedepan.
“WTP yang ke-14 ini, provinsi NTB menjadi salah satu yang terbaik dari seluruh Indonesia,” tutupnya.(diskominfotik)
