Pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal penting. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) akan hal tersebut saat meluncurkan Tim Reaksi Cepat Infrastruktur di Balai Pemeliharaan Jalan dan meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait Bupati Lombok Barat.
“Ini pelajaran buat kita semua untuk menjaga tata kelola yang bersih”, tegasnya di kantor Balai Pemeliharaan Jalan PUPRPKP NTB di Mataram, Selasa (21/07).
Gubernur juga menekankan pengawasan agar seluruh tata kelola di Dinas PUPRPKP dijalankan dengan tanggungjawab karena informasi dan pola pengawasan langsung oleh Gubernur sebagai kepala daerah tetap berjalan dan mengingatkan agar setiap rupiah anggaran digunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan pelaksanaan tugas pelayanan publik.
Secara tegas, Gubernur menyatakan mengetahui setiap “tradisi” yang buruk dan mengingatkan jajaran PUPRPKP untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola.
Terkait peristiwa tangkao tangan Bupati Lombok Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur mengingatkan agar peristiwa yang mengejutkan ini menjadi yang terakhir dan tidak terulang di masa depan dan menghimbau agar semua pihak menghornati proses hukum yang sedang berjalan. (jmy/kominfotikntb)
About the Author
