Mataram – Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Wirawan, secara resmi membuka kegiatan penelitian yang digagas oleh Bappenas bersama Kementerian UMKM RI. Kegiatan ini menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di NTB dan berlangsung di Aula Inovasi PLUT NTB lantai 2, dengan melibatkan sekitar 10 pelaku UMKM. Rabu (6/5/2026)
Dalam sambutannya, H. Wirawan menegaskan pentingnya momentum pertemuan ini sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan UMKM. Ia menyebut, pertemuan ini tidak sekadar ajang formal, melainkan upaya konkret membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
“Kami berharap kegiatan ini mampu memperkokoh komitmen bersama agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendorong UMKM naik kelas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan basis data UMKM yang tidak hanya mencakup identitas usaha, tetapi juga kondisi riil yang dihadapi pelaku usaha. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
“Tanpa data yang kredibel, kita tidak bisa mengukur kinerja dengan tepat. Kebijakan yang lahir pun berpotensi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Selain itu, Wirawan mengungkapkan sejumlah tantangan klasik yang masih dihadapi UMKM, seperti keterbatasan permodalan dan sarana prasarana. Namun, ia optimistis dengan adanya dukungan program dari pemerintah pusat, termasuk peluang bantuan peralatan usaha melalui proposal yang telah diajukan pelaku UMKM.
Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian UMKM RI, Pristiyanto, menekankan bahwa digitalisasi menjadi kunci ketahanan UMKM, terutama setelah pengalaman pandemi COVID-19.
“Digitalisasi terbukti menjadi jalan keluar saat krisis. Karena itu, pendataan menjadi langkah awal penting untuk memastikan program pengembangan UMKM berjalan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengembangkan sistem SAPA UMKM, sebuah platform yang akan mengintegrasikan data pelaku usaha sekaligus menghubungkan mereka dengan berbagai program fasilitasi, mulai dari sertifikasi halal, perizinan, hingga akses pelatihan dan pembiayaan.
“Ke depan, SAPA UMKM akan menjadi pintu masuk utama bagi pelaku usaha untuk berkembang melalui ekosistem yang terintegrasi,” tambahnya.
Pristiyanto juga menyoroti pentingnya klasifikasi UMKM agar setiap pelaku usaha mendapatkan perlakuan (treatment) yang sesuai dengan tingkat kesiapan dan kebutuhannya, termasuk dalam proses transformasi digital.
Dari pihak Bappenas, Dini Ajani Putri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi nasional terhadap efektivitas program digitalisasi UMKM. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat setidaknya 19 kementerian dan lembaga yang memiliki program terkait digitalisasi UMKM.
“Pertanyaannya, apakah seluruh program tersebut sudah efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM? Itu yang ingin kami gali langsung di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan meninjau peran strategis PLUT NTB sebagai pusat layanan terpadu yang telah beroperasi sejak generasi awal pembentukannya.
“PLUT NTB menjadi contoh yang patut diapresiasi karena mampu bertahan dan terus berfungsi sebagai rumah bagi UMKM,” ujarnya.
Ia berharap masukan dari pelaku UMKM dalam kegiatan ini, termasuk melalui pengisian kuesioner, dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran yang lebih tepat guna di masa mendatang.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem UMKM berbasis data dan digitalisasi, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi pelaku usaha di NTB maupun secara nasional. (Tim PPID Diskop UKM NTB)
About the Author
