Mataram — Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, secara resmi membuka Rapat Koordinasi sekaligus meluncurkan E-Monet (Electronic Monitoring and Evaluation) Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin (29/6/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Membudayakan Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan NTB Makmur Mendunia.”
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Menurutnya, peluncuran E-Monet menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi secara lebih efektif, objektif, dan berbasis teknologi. Ia berharap seluruh badan publik menjadikan hasil evaluasi sebagai sarana perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi NTB, Sahnam,SH menjelaskan bahwa E-Monet merupakan program prioritas Komisi Informasi dalam menilai kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi. Tahun 2026, sebanyak 110 badan publik mengikuti proses evaluasi, yang terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMD, rumah sakit, pemerintah desa, hingga SMA dan SMK di NTB.
Menurut Sahnam, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia juga menekankan pentingnya inovasi penyampaian informasi publik di era digital agar mampu menangkal hoaks dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Rakor dan peluncuran E-Monet 2026 dihadiri pimpinan OPD Provinsi NTB, instansi vertikal, BUMD, rumah sakit, pemerintah kabupaten/kota, kepala desa, kepala SMA/SMK, serta insan media. Pemerintah Provinsi NTB berharap implementasi E-Monet dapat memperkuat budaya keterbukaan informasi publik sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Tim KM Mataram)
