Mataram – – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah terus mendorong para ASN di Pemerintah Provinsi NTB menjadi aparatur yang adaptif dengan meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Melalui Biro Organisasi NTB, ikhtiar dilakukan salah satunya dengan melakukan sosialisasi implementasi e-SAKIP kepada seluruh perangkat daerah lingkup Provinsi NTB.
e-SAKIP sendiri merupakan sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.
“Kegiatan ini juga bagian dari upaya dan ikhtiar untuk meningkatkan nilai sakip menjadi A, dimana tim dari Kemenpan RB mempersyaratkan ada satu aplikasi yang memberikan informasi atas capaian kinerja para ASN mulai dari staf sampai kepala OPD, maka kami bersama Bappeda dan diskominfotik menyempurnakan e-SAKIP dengan mengintegrasikan fitur-fitur yang ada di e-kinerja” jelas Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Dr. Nursalim saat membuka sosialisasi, Jum’at (15/7) bertempat di Graha Bhakti Praja, Mataram.
Menurut Dr. Nursalim ini merupakan kemajuan dan pengembangan khususnya dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di NTB.
“Sehingga aplikasi ini lebih informatif dan akurat, untuk itu harus disosialisasikan bagaimana pengimputan dan kemanfaatannya” jelas Dr. Nursalim.
Ditambahkannya, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB kedepannya akan mampu secara ‘ real time’ memantau aktivitas dan capaian dari para ASN di lingkup Pemprov NTB. “Ada inovasi, sehingga pimpinan dapat melihat langsung progres capaian per individu ASN dan juga perangkat daerah” tutup Mantan Kabid Anggaran di Badan Pengelolaaan Keuangan dan Anggaran Daerah Provinsi NTB tersebut.
Sebelumnya Ikhtiar Pemprov NTB untuk menjadi daerah yang bersih dan melayani juga dibuktikan dengan akuntabilitas, kinerja, dan keuangan NTB yang mendapatkan 11 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
