Kasus korupsi di Pertamina bukan sekadar skandal keuangan melainkan pengkhianatan kolektif terhadap amanah publik.Angka kerugian yang disebut mencapai Rp 285 triliun dari pengadaan minyak mentah dan BBM seperti yang disoroti Lapan6Online.
Setiap rupiah yang disalah gunakan adalah potongan dari hak dasar rakyat: dari subsidi BBM, , pelayanan energi yang optimal, hingga dana pembangunan infrastruktur. Ini bukan hanya merugikan naraca keuangan BUMN,tapi perlahan merusak janji negara untuk mensejahterakan rakyatnya.
Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal Pertamina sangat rentan. Lapan6Online menekankan bahwa kejahatan ini “tidak mungkin lepas dari pengawasan” jika kontrol internal bekerja dengan baik.
Namun, kritik tajam tidak bisa berhenti di pertamina saja,tetapi institusi pengawas seperti Kementerian BUMN, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus dipertanyakan akuntabilitas nya. Mereka seharusnya menjadi garda terdepan yang seharusnya menjaga integritas BUMN,tetapi kasus ini justru memperlihatkan betapa banyaknya lubang kendali yang dibiarkan terbuka lebar. Pengamat dari Universitas Indonesia juga menyampaikan kritik serupa: bahwa korupsi sebesar ini mencerminkan lemahnya pengawasan atas BUMN.
Luka korupsi ini terasa paling tajam di lapisan masyarakat. Uang yang hilang dari korupsi bisa saja berasal dari anggaran subsidi BBM, yang seharusnya untuk membantu masyarakat menengah ke bawah.
Parahnya lagi, ada laporan bahwa konsumen Pertamina mengalami kerugian langsung. Menurut ABC News, banyak konsumen merasa dibohongi, terutama soal kualitas BBM (seperti pertamax) yang dipertanyakan, serta pos pengaduan yang di buka LBH jakarta karena banyaknya warga yang merasa menjadi korban, itu menunjukkan bahwa korupsi ini bukan hanya abstrak di meja direksi, tapi nyata merusak kehidupan sehari-hari.
Penegakkan hukum yang cepat, tegas, dan terbuka adalah harga mati. kita tidak boleh membiarkan adanya campur tangan politik yang menyelamatkan para pelaku demi kepentingan elektoral.
Proses peradilan publik harus transparan agar masyarakat bisa melihat bahwa keadilan ditegakkan. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik terhadap BUMN dan negara bisa pulih.
Korupsi besar seperti ini menunjukkan bahwa “good governance” di Pertamina belum berjalan. Lapan6Online menekankan pentingnya transparansi total dalam tender, kontrak, dan realisasi kerja. Negara perlu membuka data kontrak-kontrak strategis, mengundang partisipasi publik, dan memfasilitasi mekanisme audit publik. Masyarakat sipil, LSM, serta media punya peran besar dalam mengawal agar BUMN tetap menjadi milik rakyat, bukan hanya milik segelintir.
Kesimpulan
Kasus korupsi di Pertamina adalah luka mendalam yang bukan hanya soal uang hilang , tetapi soal kepercayaan publik, tanggung jawab negara, dan masa depan tata kelola BUMN.
Negara wajib mengambil tindakan tegas, transparan, dan sistemik untuk menindak pelaku, memperbaiki pengawasan, melibatkan publik secara aktif, dan merombak struktur agar tragedi ini tidak terulang. Rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi korban korupsi elit di balik perusahaan strategis milik negara.
Nida Hayani Nim 240301019 Mahasiswi Komunikasi dan penyiaran islam Universitas Islam Negeri Mataram
