Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan fisik Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Jumat (30/1/2026).
Rakor yang berlangsung di Lantai II Aula Tambora Kantor Gubernur NTB ini dihadiri oleh Plt Sekda NTB Lalu Muhammad Fauzal, Dandrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief, Kadiskop UKM NTB Wirawan Ahmad, para Sekda kabupaten/kota se-Provinsi NTB, kepala OPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta perwakilan DPKAD, DPMPD, dan OPD terkait koperasi.
Kadiskop UKM NTB Wirawan Ahmad dalam sambutannya menegaskan bahwa rakor ini merupakan instrumen strategis lintas sektor guna memastikan sinergi kebijakan, kesesuaian program, serta percepatan penyelesaian isu lintas kewenangan dalam rangka akselerasi program KDKMP di NTB.
“Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan, merumuskan solusi secara objektif, menyepakati langkah penyelesaian terkoordinasi, sekaligus sebagai instrumen pengendalian progres lintas kabupaten/kota dan OPD terkait,” ujar Wirawan.
Ia menambahkan, fokus pembahasan rakor kali ini diarahkan pada penyelesaian pemanfaatan lahan yang menjadi prasyarat utama kelancaran pembangunan gerai KDKMP. Menurutnya, persoalan lahan tidak hanya bersifat administratif, namun kompleks dan membutuhkan keterpaduan kebijakan, kewenangan, serta komitmen seluruh pihak.
Dinas Koperasi UKM NTB, lanjut Wirawan, berkomitmen menjadi fasilitator koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan, agar tercapai kesamaan pemahaman, kejelasan peran, kesepakatan langkah penyelesaian, serta tindak lanjut konkret yang dapat dimonitor secara berkelanjutan.
Sementara itu, Plt Sekda NTB Lalu Muhammad Fauzal menyampaikan permohonan maaf Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang berhalangan hadir. Ia menegaskan bahwa arahan Gubernur NTB sangat jelas, yakni memastikan pembangunan gerai KDKMP dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
“Pertemuan ini merupakan rakor kedua yang dihadiri langsung oleh Pemprov NTB bersama Korem 162/Wira Bhakti dan seluruh jajaran kabupaten/kota. Kita ingin menyelesaikan persoalan di lapangan, khususnya terkait pinjam pakai lahan,” jelasnya.
Lalu Fauzal memaparkan perkembangan permohonan lahan di sejumlah daerah, di antaranya Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Kota Bima, Kota Mataram, dan Lombok Barat. Ia menekankan pentingnya peran bupati dan wali kota dalam memfasilitasi permohonan desa kepada Pemerintah Provinsi agar proses pinjam pakai aset dapat segera direalisasikan.
“Pemprov siap memfasilitasi pinjam pakai aset daerah sesuai arahan Gubernur, dengan catatan kabupaten/kota memperkuat permohonan desa melalui surat resmi,” tegasnya.
Hingga saat ini, dari total 1.166 titik pembangunan gerai yang masuk dalam portal nasional, sebanyak 489 titik telah terinput dengan progres pembangunan mencapai 44,33 persen. Capaian tersebut menempatkan NTB di atas rata-rata beberapa provinsi lain, termasuk NTT dan Bali.
Dalam kesempatan yang sama, Dandrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief menyampaikan bahwa pihaknya terus mengupayakan percepatan pembangunan gerai meskipun dihadapkan pada kendala cuaca dan kondisi lahan.
“Kami kejar secara maksimal. Target awal 18 hingga 20 gerai dapat diselesaikan hingga 31 Januari. Kendala cuaca dan banjir memang mempengaruhi, namun upaya percepatan tetap dilakukan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai KDKMP di berbagai kabupaten/kota di NTB. Menurutnya, apabila status dan kesiapan lahan dapat segera dipastikan, maka proses pembangunan akan jauh lebih cepat.
Rakor ini diharapkan menghasilkan keputusan yang komprehensif dan solutif, khususnya dalam penyelesaian persoalan lahan, sehingga pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Provinsi NTB dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi desa. (Tim PPID Diskop UKM NTB)
About the Author
