Lombok Barat – Untuk mencegah peredaran rokok illegal melalui Program “Gempur Rokok Ilegal” Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat bersama Bea Cukai memperketat pengawasan sekaligus menggencarkan penindakan.
Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lombok Barat masih menjadi pekerjaan serius aparat penegak peraturan daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat bersama Bea Cukai memperketat pengawasan sekaligus menggencarkan penindakan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sat Pol PP Lombok Barat, I Ketut Rauh, S.STP., M.Si.,di sela-sela kegiatan sosialisasi pemberantasan rokok illegal Kamis 19 November 2026 mengungkapkan, pendekatan persuasif tetap menjadi bagian dari strategi pemberantasan rokok ilegal. Sepanjang 2026, Satpol PP bersama Bea Cukai telah melaksanakan enam kali kegiatan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi peredaran rokok ilegal.
Menurutnya, Kegiatan sosialisasi keenam yang dilaksanakan pada 2026 tersebut, menjadi agenda penutup rangkaian edukasi tahun ini. Pemerintah daerah berharap pemahaman masyarakat semakin meningkat sehingga upaya pemberantasan tidak hanya bergantung pada operasi aparat.
Rauh menyebutkan, jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan di wilayah Lombok Barat telah melampaui 1.214.000 batang. Capaian tersebut bahkan menempatkan Lombok Barat sebagai daerah dengan jumlah penindakan tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dan kecamatan Lembar menjadi wilayah yang paling banyak terindikasi sebagai lokasi peredaran barang tanpa pita cukai resmi.
Menurut Rauh, pengawasan tidak dilakukan secara sembarangan, aparat terlebih dahulu mengumpulkan informasi, memetakan titik rawan, serta melakukan deteksi dini terhadap toko maupun tempat usaha yang diduga memperjualbelikan rokok ilegal.
“Kami tidak langsung melakukan penindakan tanpa informasi awal. Pemetaan dan deteksi dini menjadi langkah penting untuk mengetahui lokasi yang terindikasi menjual rokok ilegal. Setelah informasi terkumpul dan keberadaan barang diketahui, barulah tim turun melakukan pemberantasan,” ujarnya,
Lebih lanjut Rauh menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan Satpol PP Kecamatan Lembar menjadi kawasan yang paling banyak ditemukan indikasi peredaran rokok ilegal. Posisi geografis Lembar yang menjadi salah satu pintu masuk distribusi barang diduga turut memengaruhi kondisi tersebut.
Dari hasil pemantauan aparat, rokok ilegal yang beredar di NTB bukan berasal dari industri produksi lokal. Namun sebaliknya, wilayah ini lebih banyak menjadi pasar bagi produk yang didatangkan dari luar daerah, termasuk Jawa dan Sumatera.
“NTB lebih banyak menjadi daerah pemasaran. Produksi rokok ilegal di wilayah kita dapat dikatakan tidak ada. Barang-barang tersebut didatangkan dari luar daerah, di antaranya Jawa dan sebagian dari Sumatera,” tegasnya.
Rauh menambahkan, dalam upaya memberikan efek jera, Satpol PP bersama Bea Cukai juga melakukan penyitaan terhadap rokok ilegal yang ditemukan dalam operasi. Barang bukti tersebut tidak dikembalikan kepada pedagang maupun diberikan penggantian kerugian. Tindakan tersebut diharapkan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam perdagangan rokok tanpa pita cukai. Bahkan, apabila pelanggaran dilakukan berulang kali, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Barang yang ditemukan akan kami amankan tanpa ganti rugi. Ini menjadi bentuk peringatan agar masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama. Jika pelanggaran terus berulang, penanganannya bisa dilanjutkan melalui mekanisme hukum,” ucapnya.
Selain menyasar toko pengecer, pengawasan juga menyentuh jalur distribusi yang lebih luas. Petugas melakukan pemantauan pada jasa ekspedisi, pedagang grosir hingga penjual eceran. Namun, pemeriksaan dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan indikasi awal, bukan dengan mendatangi seluruh tempat usaha tanpa pertimbangan.
Menurut Rauh, keberhasilan menekan peredaran rokok ilegal membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pihaknya mendorong gerakan bersama bertajuk Gempur Rokok Ilegal agar tumbuh menjadi kesadaran kolektif.
“Gerakan Gempur Rokok Ilegal harus dilakukan secara masif. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, masyarakat juga harus mengambil bagian. Pedagang jangan menjual dan konsumen jangan membeli. snya. Kalau tidak ada yang membeli, peredarannya tentu akan semakin sulit berkembang,”tegasnya.
Ia memastikan koordinasi dengan Bea Cukai akan terus diperkuat, mengingat kewenangan utama dalam penanganan pelanggaran cukai berada pada instansi tersebut. Sementara Satpol PP berperan mendukung pengawasan, sosialisasi, pemetaan wilayah rawan, serta kegiatan pemberantasan di daerah.
“Kami tetap berkomitmen bersama Bea Cukai, memutus mata rantai peredaran rokok ilegal di Lombok Barat. Penindakan akan terus berjalan, tetapi kesadaran masyarakat juga menjadi kunci agar peredaran barang tersebut tidak semakin meluas,” pungkasnya. (Tim KM Lombok Barat)
