Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB menggelar rapat asistensi bersama Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB pada Senin, 26 Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung di Bappeda NTB Bidang Ekonomi dan membahas Evaluasi Kinerja Tahun 2025, Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026, serta Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.
Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB diwakili oleh Tim Program yang mewakili Kepala Dinas, yakni Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan Henny Ristawati, Penelaah Teknis Kebijakan Dwi Ainulia Ariefannie, serta Penata Layanan Operasional Saddam Stria Jagad. Sementara dari Bappeda NTB hadir enam orang perwakilan Bidang Ekonomi.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa dari empat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UKM Tahun 2025, terdapat satu indikator yang belum mencapai target, yaitu indikator meningkatnya jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM). Berdasarkan data Kementerian UMKM per 31 Oktober 2025, jumlah UMKM di NTB tercatat sebanyak 649.494 unit, namun proporsi usaha yang naik kelas menjadi UKM masih relatif kecil.
Rendahnya laju transformasi usaha mikro ke usaha kecil dan menengah disebabkan oleh sejumlah kendala, di antaranya persyaratan omzet minimal Rp2 miliar per tahun, keterbatasan adopsi teknologi, minimnya inovasi, serta pembengkakan data UMKM pada tahun 2025 akibat belum optimalnya pemutakhiran data.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Bappeda NTB meminta Dinas Koperasi UKM melakukan penyempurnaan baseline data tahun 2024 dengan mengacu pada data resmi Kementerian UMKM RI. Selain itu, untuk tahun 2026, Dinas Koperasi dan UKM diarahkan untuk mendorong pengembangan 40 Desa Berdaya dan 106 Desa Miskin Ekstrem, menyusun program yang mendukung capaian IKU, IKD, dan IKK yang belum tercapai, serta menyesuaikan target Perjanjian Kinerja bagi indikator yang telah melampaui target sebelumnya.
Hasil kesepakatan rapat ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2027 dengan fokus pada program-program unggulan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (Tim PPID Diskop UKM NTB)
