MATARAM – Senja perlahan turun di Lapangan Sangkareang, Senin (15/6), menandai berakhirnya rangkaian Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 di Kota Mataram. Namun yang tertinggal bukan sekadar panggung yang dibongkar atau tenda pelayanan yang mulai dirapikan. Lebih dari itu, tersisa jejak semangat, percakapan, dan komitmen kolektif ribuan warga yang selama beberapa hari terakhir terlibat dalam sebuah gerakan pendidikan antikorupsi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Sebagai kota pertama yang menjadi titik awal pelaksanaan JNBA 2026 untuk wilayah Indonesia Timur, Mataram menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara tentang penindakan dan regulasi. Di kota ini, antikorupsi hadir dalam bentuk dialog, edukasi, partisipasi publik, kreativitas anak muda, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, menyebut pelaksanaan JNBA di Mataram sebagai langkah strategis yang memperlihatkan bagaimana negara hadir langsung di tengah masyarakat untuk membangun budaya integritas.
“Kehadiran JNBA bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam membangun nilai-nilai integritas yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat,” ujarnya saat penutupan kegiatan.
Selama empat hari pelaksanaan, KPK mencatat sedikitnya 11.462 peserta terlibat dalam berbagai sesi edukasi dan sosialisasi. Angka tersebut berasal dari beragam kelompok masyarakat, mulai dari peserta didik PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK, mahasiswa, tenaga pendidik, aparatur sipil negara, perangkat kelurahan, tokoh agama, komunitas pemuda, pegiat antikorupsi hingga pelaku UMKM.
Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa isu antikorupsi tidak lagi menjadi ruang eksklusif birokrasi atau penegak hukum, melainkan telah menjadi ruang belajar bersama yang dapat diakses seluruh elemen masyarakat.
Di sisi lain, kawasan pelayanan publik yang dibuka selama kegiatan berlangsung juga mendapat sambutan luas. Sebanyak 893 warga tercatat memanfaatkan layanan yang tersedia secara langsung di Lapangan Sangkareang. Kehadiran 20 instansi layanan publik, didukung oleh dua bank nasional dan tiga bank daerah, memperlihatkan bagaimana pelayanan publik dapat menjadi sarana edukasi integritas sekaligus mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.
Namun, angka-angka tersebut sesungguhnya hanya menggambarkan sebagian dari dampak yang terjadi.
Di berbagai sudut lokasi kegiatan, mahasiswa dan anak-anak muda terlihat aktif mendokumentasikan suasana. Mereka membuat video pendek, konten kreatif, wawancara ringan, hingga laporan visual yang kemudian diunggah ke berbagai platform media sosial. Melalui tangan generasi digital inilah, pesan-pesan antikorupsi menjangkau audiens yang jauh lebih luas melampaui batas ruang dan waktu kegiatan.
“Yang hadir secara langsung memang ribuan orang, tetapi melalui media sosial, jangkauannya tentu jauh lebih besar. Banyak mahasiswa dan anak muda yang membuat konten lalu membagikannya kepada jaringan mereka masing-masing,” kata Wawan.
Fenomena tersebut memperlihatkan wajah baru kampanye antikorupsi yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendidikan antikorupsi tidak lagi hanya berlangsung di ruang kelas atau forum resmi, tetapi juga hadir melalui layar ponsel, konten kreatif, dan percakapan digital yang diproduksi oleh masyarakat sendiri.
Bagi Pemerintah Kota Mataram, menjadi titik awal JNBA 2026 merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah. Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan ini bukan semata hasil kerja pemerintah, melainkan buah kolaborasi seluruh pihak.
“Ini merupakan penghargaan sekaligus kehormatan bagi Kota Mataram. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan ini, mulai dari pemerintah, media, relawan, mitra kerja, KPK, komunitas masyarakat, pelaku seni, hingga seluruh unsur pendidikan,” ujarnya.
Menurut Mohan, yang paling penting dari seluruh rangkaian kegiatan bukanlah seremoni penutupan, melainkan nilai yang tertinggal setelah kegiatan berakhir. Nilai tersebut adalah komitmen bersama untuk menjaga integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, serta menjauhkan diri dari berbagai perilaku yang dapat memicu praktik koruptif dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, perjalanan antikorupsi yang dimulai dari Mataram tidak boleh berhenti sebagai simbol atau peristiwa sesaat. Semangat tersebut harus terus hidup dalam perilaku, budaya kerja, dan pelayanan publik yang dijalankan setiap hari.
“Mari kita jaga komitmen bersama. Mari menjalankan amanah dengan baik, disiplin dalam bekerja, transparan dalam memberikan pelayanan, dan berani menolak segala bentuk penyimpangan sekecil apa pun,” tegas Mohan.
Penutupan JNBA 2026 di Mataram sekaligus menjadi titik keberangkatan menuju provinsi berikutnya, yakni Nusa Tenggara Timur. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, KPK menitipkan harapan agar semangat yang telah tumbuh selama empat hari terakhir dapat terus dirawat dan direplikasi.
Harapan itu bukan tanpa alasan. Sejak ditetapkan sebagai Kota Percontohan Antikorupsi, Mataram terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan partisipatif. Melalui JNBA, komitmen tersebut menemukan bentuknya dalam keterlibatan nyata masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan JNBA di Mataram bukan diukur dari berapa banyak panggung yang dibangun atau berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan. Keberhasilannya terletak pada tumbuhnya kesadaran bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama.
Ketika pemerintah, lembaga negara, dunia pendidikan, komunitas, sektor perbankan, pelaku usaha, media, relawan, hingga generasi muda bergerak dalam langkah yang sama, maka antikorupsi tidak lagi menjadi slogan. Ia menjelma menjadi gerakan sosial yang hidup di tengah masyarakat.
Dan dari Kota Mataram, gerakan itu kini melanjutkan perjalanannya ke wilayah Indonesia Timur lainnya, membawa pesan sederhana namun penting: membangun negeri yang bebas korupsi hanya mungkin dilakukan melalui kolaborasi semua pihak.**(TK-DISKOMINFO)
About the Author
