Mataram, 15 Juni 2026 – Upaya penguatan perlindungan masyarakat melalui pengawasan Obat dan Makanan terus mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., dengan Wakil Gubernur NTB, Hj. Dinda Damayanti Putri, yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur NTB, Senin (15/6/2026).
Audiensi yang turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri, beserta jajaran tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara BBPOM di Mataram dan Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, terlindungi, dan berdaya saing melalui pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BBPOM di Mataram memaparkan berbagai program prioritas BPOM yang sedang berjalan di NTB, mulai dari Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA), Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sekolah dengan PJAS Aman, implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan, fasilitasi UMKM melalui penerbitan Nomor Izin Edar (NIE), hingga berbagai inovasi layanan publik dan capaian penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan.
Kepala BBPOM di Mataram menjelaskan bahwa berbagai program tersebut merupakan implementasi arahan Kepala Badan POM RI, Prof. Taruna Ikrar, untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan yang berdampak langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing produk lokal.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Gubernur NTB menyampaikan apresiasi atas kontribusi BBPOM di Mataram dalam mendukung pembangunan kesehatan dan penguatan ekonomi daerah. Wakil Gubernur secara khusus mengharapkan BBPOM di Mataram dapat mengambil peran aktif dalam Program Desa Berdaya, salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Wakil Gubernur, ruang kolaborasi antara BBPOM di Mataram dan Program Desa Berdaya sangat luas, mulai dari pembinaan UMKM pangan desa, penguatan keamanan pangan, peningkatan literasi masyarakat terkait obat dan makanan aman, pemberdayaan kader desa, hingga pengembangan produk unggulan desa yang memenuhi aspek keamanan, mutu, dan daya saing.
“Program Desa Berdaya memiliki semangat yang sejalan dengan berbagai program BPOM. Karena itu kami berharap BBPOM di Mataram dapat ikut mengambil bagian sesuai tugas dan fungsinya sehingga manfaat program ini semakin dirasakan oleh masyarakat desa,” ujar Wakil Gubernur NTB.
Selain itu, Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya penyelenggaraan rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama BBPOM di Mataram untuk melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang memiliki irisan dengan pengawasan Obat dan Makanan. Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar berbagai program pemerintah daerah, termasuk Desa Berdaya, Kabupaten/Kota Pangan Aman, pengawasan pangan jajanan anak sekolah, pemberdayaan UMKM, hingga pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan saling menguatkan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan klinik swasta serta keamanan pangan jajanan anak sekolah yang masih memerlukan perhatian bersama. Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPOM di Mataram menyatakan kesiapan untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui pembinaan, pengawasan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami siap mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, termasuk Desa Berdaya, melalui berbagai program BPOM yang relevan dengan tugas dan fungsi kami. Sinergi lintas sektor merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat yang terlindungi dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sekaligus mendukung peningkatan daya saing daerah,” ujar Yogi Abaso Mataram.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi yang lebih konkret antara BBPOM di Mataram dan Pemerintah Provinsi NTB, baik melalui sinkronisasi program, penguatan keamanan pangan, pemberdayaan UMKM, maupun peningkatan literasi masyarakat, sehingga terwujud NTB yang sehat, aman, maju, dan berdaya saing. (Tim KM Mataram)
