Selasa (23/12) pagi kemarin, sembilan ribuan orang ber batik biru korps pegawai republik indonesia memenuhi lapangan bumi gora kantor gubernur.
wajah wajah gembira karena akhirnya menjadi aparat sipil negara dengan nomor induk pegawai resmi. meskipun teman sekerja harus rela dirumahkan bersama ratusan lainnya.
tersingkir karena aturan.
momen itu tetap layak dirayakan untuk mensyukuri apa yang sudah terjadi selama beberapa bulan belakangan karena pola penataan yang amburadul. bukan pula semata soal nasib karena buruknya regulasi dan perilaku birokrasi yang tak siap menghadapi kenyataannya sendiri.
bagi pemerintah, inilah jalan keluar terbaik. tapi mungkin bagi pak mudahir yang sudah mengabdi 32 tahun dan pensiun dengan jeda sesaat setelah menerima SK ASN atau mereka yang telah mengabdi puluhan tahun dan “terpaksa” menerima status paruh waktu, komitmen yang diminta gubernur terdengar seperti kalimat motivator di pelatihan rekrutmen baru barisan sales di perusahaan kosmetik murahan.
dengan tambahan kalimat pula, kalau mereka adalah tulang punggung pelayanan publik karena melampaui jumlah pegawai negeri sipil.
sebab faktanya, kalimat komitmen lebih penting dari kualitas yang disuarakan gubernur, lebih ditagihkan pada para pengelola manajemen perangkat daerah dan para penyusun strategi itu yang kabarnya memang sedang dikerjakan agar tahun kedua mendatang tak berantakan karena komitmen pribadi apalagi “kelompok” yang dominan menggerogoti kontrak kerja lima tahun itu.
ya. mereka memang seangkatan kerja dengan gubernur sendiri. ada yang lima tahun bahkan hanya setahun kontrak kerja.
jadi, hanya ada pilihan, sejahterakan mereka yang terlanjur dianggap dan dinilai sebagai pekerja kontrak dan menegakkan disiplin lebih ketat di level lebih tinggi bagi mereka yang korup atau cawe cawe anggaran.
pejabat yang saban hari bekerja dengan mode waspada. bertahan pada dinamika yang mengancam karir dan pendapatan pribadi.
bersamaan dengan itu, penataan birokrasi dengan filosofi meritokrasi sudah mulai dijalankan. pemerintah provinsi sudah mengantongi perda sotk (sistem organisasi dan tata kerja) baru. sudah pula melakukan pemetaan dan penjaringan pejabat.
pada dimensi politik, perwakilan rakyat mendapat musibah dengan kasus korupsi dana pokir yang belum pasti akhir ceritanya apakah akan memengaruhi jalannya pemerintahan nanti. yang jelas, komitmen untuk membangun daerah ini akan diuji lebih berat dengan segenap rencana dan proyeksi di antara himpitan status wakil pemerintah pusat dan pengelolaan kebutuhan sendiri. sederhananya, apakah keinginan mengentaskan kemiskinan, stunting dan pariwisata mendunia itu bisa diterjemahkan baik dengan inovasi kegiatan oleh perangkat daerah?
atau setidaknya sanggup menggerakkan semua orang sampai ke level pengantar surat atau pengatur sound system di kantor kantor tak harus menunggu APBD Perubahan untuk sekadar membeli seutas kabel mikrofon yang sudah getas.
komitmen itu bukan mengabdi tanpa nilai. tapi bersedia berjuang bersama untuk kebenaran dan kebaikan orang lain. (Tim KM JM)
About the Author
