Lombok Tengah – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) NTB terus memperkuat komitmen dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis keterampilan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Diklat Kewirausahaan di Bidang Teknis Perbengkelan Motor bagi Buruh, Petani Tembakau, dan Masyarakat Miskin Ekstrem (P3KE) yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 17–24 Juni 2026.
Kegiatan yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Baiq Ayu Juita Mayasari, mewakili Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Baiq Ayu Juita Mayasari menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap keterampilan produktif yang dapat menjadi sumber penghasilan baru dan berkelanjutan.
“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas teknis peserta, tetapi juga membangun semangat kewirausahaan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui keterampilan yang dimiliki, diharapkan peserta mampu menciptakan peluang usaha maupun lapangan kerja baru yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Diklat kewirausahaan ini dirancang secara khusus untuk menyasar kelompok masyarakat prioritas, yaitu buruh tembakau, petani tembakau, serta masyarakat miskin ekstrem yang terdata dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Melalui pelatihan teknis perbengkelan motor, peserta memperoleh pembekalan teori dan praktik yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja maupun peluang usaha mandiri di tingkat lokal.
Selama delapan hari pelaksanaan, peserta akan mendapatkan materi kewirausahaan, pengelolaan usaha, pelayanan konsumen, hingga keterampilan teknis perawatan dan perbaikan sepeda motor yang aplikatif. Pendekatan pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan wirausaha-wirausaha baru yang tangguh, produktif, dan mampu bersaing.
Sekdis menegaskan bahwa pemanfaatan dana DBHCHT harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertembakauan. Oleh karena itu, program pelatihan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekonomi keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
Melalui sinergi berbagai pihak dan dukungan pendanaan DBHCHT yang tepat sasaran, Dinas Koperasi dan UKM NTB berharap para peserta tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara mandiri sehingga menjadi penggerak ekonomi di lingkungan masing-masing.
Program ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih berdaya, produktif, dan sejahtera melalui peningkatan kompetensi serta pengembangan kewirausahaan yang berkelanjutan. (Tim PPID Diskop UKM NTB)
About the Author
