Mataram, Diskominfotik – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB masa bakti 2024–2029, yang berlangsung di Aula APJATI NTB, Selasa (10/06/2025).
Kegiatan ini mengangkat tema “Kita Sukseskan Program Zero Cost Proses dan Penempatan PMI” sebagai bentuk dukungan bersama terhadap sistem migrasi tenaga kerja yang lebih profesional, transparan, dan berpihak pada pekerja.
Miq Iqbal menegaskan bahwa program Zero Cost bukan sekadar jargon atau kebijakan internal organisasi, tetapi merupakan amanat Undang-Undang yang harus ditegakkan bersama.
“Zero Cost ini bukan semata-mata kebijakan, tapi perintah Undang-Undang. Dan saya adalah wakil Panja Pemerintah waktu menyusun undang-undang itu. Saya tahu betul isinya, termasuk segala kompromi di dalamnya,” tegasnya.
Miq Iqbal juga menyampaikan harapan besar agar para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTB ke depan bisa lebih banyak mengisi sektor-sektor yang memerlukan keterampilan tinggi atau semi-skill, bukan hanya sektor informal atau tenaga kasar.
“Semua pemerintah daerah ingin warganya kalau ke luar negeri itu masuk ke sektor-sektor yang skill, seperti di Korea, Jepang, dan sebagian di Malaysia. Tapi kenyataannya, banyak dari masyarakat kita yang hanya mampu masuk ke segmen low skill karena keterbatasan ekonomi, sosial, pengalaman, hingga pendidikan,” jelasnya.
Miq Iqbal menegaskan bahwa meskipun realitas sosial-ekonomi masyarakat NTB belum seluruhnya memungkinkan untuk menyiapkan PMI yang serba terampil, namun pemerintah tetap harus menjamin bahwa semua proses migrasi dilakukan dengan aman dan bermartabat.
“Hal yang terpenting, kita pastikan proses migrasinya aman. Aman dalam prosesnya, aman selama mereka bekerja di luar negeri, dan aman saat mereka kembali. Dan ketika mereka pulang, mereka bawa remitansi yang bisa menopang kehidupan mereka pasca menjadi PMI,” katanya.
Ketua Umum DPP APJATI, Said Saleh Alwaini, yang juga hadir dalam pelantikan, memberikan apresiasi atas keseriusan NTB dalam membangun sistem migrasi yang aman dan berkeadilan. Ia menggarisbawahi bahwa APJATI tidak hanya bertugas menempatkan pekerja, tetapi juga menjaga mereka dari awal hingga kembali ke tanah air.
“Saya titip betul kepada pengurus baru DPD APJATI NTB agar menjaga amanah ini. Jangan anggap ini sekadar struktur, tapi ini tanggung jawab sosial,” tegas Said.
Ia menyampaikan bahwa APJATI pusat kini fokus pada tiga hal: memperluas relasi ke luar negeri, membangun kemitraan dalam negeri, dan penguatan internal organisasi. Salah satu terobosannya adalah penerapan Global Worker System (GWS) untuk memastikan transparansi data PMI secara digital dan akuntabel.
Adapun jajaran pengurus APJATI NTB periode 2025–2029 adalah:
Ketua: H. Edy Sopyan, ST
Wakil Ketua: H. Johri
Sekretaris: Tamam
Wakil Sekretaris I: Akhmad Ridwan
Bendahara: Margasa Muda Siregar
Wakil Bendahara I: Ridwan Syamsun Sejerah. (Diskominfotik NTB)
