MATARAM – Hello Sahabat Koperasi dan UMKM NTB! Sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) menyuarakan harapan agar penempatan tugas mereka tetap berada di wilayah NTB. Aspirasi ini disampaikan menyusul rencana penempatan sebagian manajer KDKMP di luar daerah.
Aspirasi tersebut disampaikan oleh tujuh perwakilan manajer KDKMP saat melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, H. Wirawan, didampingi Kepala Bidang Pengawasan Koperasi Hasbi Jauhari dan Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Rahmadin, di ruang kerja Kepala Dinas, Senin (28/9/2026).
Dalam audiensi tersebut, para manajer berharap Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB dapat membantu menjembatani aspirasi mereka kepada Kementerian Koperasi RI dan PT Agrinas Pangan Nusantara (APN), khususnya terkait kebijakan penempatan tugas yang sebagian diarahkan ke luar Provinsi NTB.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Wirawan menjelaskan bahwa proses rekrutmen, seleksi hingga penerbitan surat keputusan (SK) manajer KDKMP merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB tidak terlibat secara langsung dalam proses penentuan maupun penempatan para manajer.
Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk berupaya menyampaikan aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan penempatan manajer KDKMP.
“Kami akan mencoba berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi RI. Namun, kami tidak bisa menjanjikan penempatan tetap di NTB karena keputusan berada di pemerintah pusat dan PT Agrinas,” jelas H. Wirawan.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan komunikasi dengan pihak Kementerian Koperasi RI, dari sekitar 400 manajer KDKMP asal NTB, sebagian besar memperoleh penempatan tugas di luar provinsi. Sementara itu, pihak Kementerian Koperasi RI menyampaikan bahwa kewenangan penempatan manajer KDKMP berada pada PT Agrinas Pangan Nusantara.
Para manajer berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian dan bahan pertimbangan bagi pihak terkait. Mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk tetap mengabdi di daerah asal sekaligus berkontribusi secara langsung dalam memperkuat kelembagaan, mengembangkan usaha, serta mendorong kemajuan KDKMP di NTB.
Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak terkait, sehingga aspirasi para manajer dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang berlaku. (Tim KM Abdi Mataram)
About the Author
