Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr HL Muhamad Iqbal menegaskan arah pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan pariwisata berkelas dunia dalam program strategis dengan visi Makmur Mendunia serta segaris dengan perencanaan pembangunna nasional.
Hal itu ditegaskannya dalam rangkaian kegiatan puncak MusrenbangProv di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (04/06) yang dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri, HM Tito Karnavian dan Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphianto Ruddyard.
“Karakter penting yang akan kita lakukan adalah penguatan koordinasi program dengan kabupaten/ kota dan penguatan pembangunan dari desa yang menjadi tahap pertama dari empat fase rencana pembangunan jangka menengah NTB 2025 – 2045”, ujar Gubernur.
Dalam pemaparannya, pengentasan kemiskinan ekstrim pada lima tahun mendatang (2029) sebesar nol persen, angka kemiskinan dibawah sepuluh persen, pertumbuhan ekonomi sembilan persen, penurunan kesenjangan ekonomi 0,32 persen, indeks pengembangan sumberdaya manusia 0,60 persen dan kualitas lingkungan hidup 77 persen.
Sebagai agenda prioritas utama, sektor ketahanan pangan akan dimulai dengan pembangunan silo (gudang penyimpanan) berkapasitas 100.000 ton hasil pertanian, angkutan logistik menggunakan kapal tongkang, optimalisasi 10.000 Ha lahan, revitalisasi irigasi di 40.000 Ha lahan dan penguatan budidaya perikanan sedangkan sektor pariwisata, Pemprov telah melakukan peningkatan konektivitas udara dengan jalur baru, pesawat amphibi dan dua jalur kapal cepat. infrastruktur jalan antar destinasi dan potensi wisata event (MICE).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Baiq Isvie Rupaeda dalam pemaparannya mengatakan, pokok pikiran dalam instrumen reses anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
“Hasil pokok pokok pikiran DPRD yakni akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penyiapan ekosistem agromaritim dan pariwisata berkualitas berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan”, ucapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphianto Ruddyard dalam pemaparannya mengatakan, dalam lima tahun terakhiir ekonomi NTB fluktuatif. Untuk itu, Bappenas merespon dengan pembangunan ekonomi aglomerasi industri di Sumbawa Barat, kawasan pengembangan perkebunan, peternakan, sentra budidaya dan perikanan, pengembangan kawasan transmigrasi, registrasi sosial ekonomi dan penyaluran bantuan sosial adaptif, sumberdaya air minum, perumahan dan peremajaan kota dalam kebijakan kewilayahan.
“Di sisi lain NTB juga memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan pertanian sebagai lumbung yang mendukung program pemerintah pusat”, ujarnya.
Selain itu, Bappenas juga memberikan respon dalam pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan mendorong pemerintah provinsi serius dan konsisten dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. (jm/her/kominfotik)
