Entah darimana harus mulai menjawab pertanyaan ini jika sudut pandang uang dijadikan pendapat. Karena menurut Deny Indrayana, modus membunuh keadilan adalah dengan kriminalisasi atau dihabisi karakternya atau bahkan nyawa sekalian dalam sudut pandang intervensi politik dalam penegakan hukum.
Kasus ditangkapnya Kepala Badan Gizi Nasional bukanlah berita kontroversi. Justru pemberhentiannya yang tiba tiba lebih mengejutkan karena pemerintah seperti tak mau kehilangan muka.
Dugaannya sendiri sudah jauh jauh hari menampakkan pola koruptif dan penyalahgunaan wewenang yang justru “dilindungi” oleh Presiden sebagai pembela utama program Makan Bergizi Gratis dan operasional lapangannya.
Saya lebih memilih mengabaikan asumsi Presiden tak tahu menahu tentang anomali yang terjadi dari ribuan triliun yang digunakan untuk menyelenggarakan MBG hanya dari laporan seorang ahli serangga. Dari laporan kasus keracunan, rencana anggaran biaya, dapur yang tak higienis, jual beli izin sampai pengadaan pengadaan BGN yang diluar nurul seperti kaos kaki dan motor listrik.
Belum lagi keistimewaan MBG yang mempekerjakan ASN bergaji spesial sampai dengan peredaran uang insentif dan monopoli SPPG oleh pejabat dari pusat sampai daerah karena modalnya yang fantastis.
Namun kalau boleh jujur, peristiwa penangkapan Kepala BGN sedikit banyak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena merasa dibela oleh hukum setelah berbulan bulan disangkal habis habisan oleh pemerintah saat orangtua siswa, sekolah, guru dan semua orang dipertontonkan solidnya kekuasaan yang merasa paling berhak mengelola uang rakyat.
Tapi tentu saja program MBG tidak serta merta berhenti atau setidaknya lebih baik pengelolaannya setelah kepala nya yang pernah dianugerahi bintang tanda jasa dan mereka yang terlibat dikorbankan atas nama tujuan mulia Presiden paling ikhlas untuk negara dan bangsa memberi makan anak sekolah.
Tanpa bermaksud pesimis, kerusakan yang ditimbulkan oleh penganggaran dan biaya unfaedah program MBG lainnya yang ugal ugalan serta keterlibatan masif orang, uang, institusi dan terutama harga diri pemerintah yang terlanjur dikultuskan sebagai simbol tanpa cela namun arogan karena sedang berkuasa sambil melihat orang lain remeh dan tak tahu apa apa soal berkontribusi menimbulkan potensi otoriter yang akut.
Begitupula kasus Chromebook, pemerasan oleh para wakil menteri atau eksekusi proyek proyek strategis nasional dan agenda agenda ekonomi, politik dan lain lain yang disebabkan oleh utak atik aturan hukum sejak era Jokowi patut menimbulkan perlawanan rakyat.
Tapi oleh rakyat yang mana?
Sekarang saja, Presiden Prabowo sudah mulai berkilah soal oknum oknum koruptor yang mau dihabisi dan dikejarnya setelah tertangkapnya orang yang dicintainya yang mengurusi program memberi makan rakyatnya.
Entah apalagi besok ketika apa yang dikerjakannya sekarang separuhnya hanya mimpi dan separuhnya lagi warisan rezim terdahulu dan separuhnya lagi medan perang oligarki. Rakyat dibungkam, akademisi dikriminalisasi, politisi tetap santuy…(Penulis -JM)
About the Author
