Mataram — Diskop UKM NTB melalui Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam (FPSP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelar di Aula Inovasi Lantai 2 Gedung PLUT KUMKM NTB, Rabu pagi (29/4/2026). Rakor secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Wirawan.
Dalam sambutannya, Wirawan menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang hadir, mulai dari perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga perbankan penyalur KUR seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Hadir pula sejumlah asosiasi UMKM, antara lain perwakilan PPANI, KADIN, KOPIN, ALPA, serta pelaku usaha binaan Dinas Koperasi UKM NTB.
Wirawan menegaskan bahwa program KUR merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Ia menyebut, hingga kini program tersebut terus berjalan dan diharapkan semakin berkembang dari tahun ke tahun.
“Harapan kita, penyelenggaraan KUR semakin meningkat, prosesnya makin mudah, dan manfaatnya makin dirasakan oleh dunia usaha di Provinsi NTB,” ujarnya.
Rakor ini, lanjutnya, tidak hanya menjadi tindak lanjut arahan pimpinan, tetapi juga merupakan bentuk komitmen Dinas Koperasi UKM NTB sebagai fasilitator dalam membangun kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM.
Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan pemaparan komprehensif dari berbagai pihak. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dijadwalkan menyampaikan evaluasi pelaksanaan KUR tahun 2025 beserta arah kebijakan ke depan. Sementara itu, pihak perbankan akan mengulas pengalaman dalam penyaluran KUR, termasuk tantangan, tingkat pengembalian, serta kontribusinya terhadap penguatan sektor perbankan.
Tak hanya itu, pelaku UMKM juga diberikan ruang untuk menyampaikan testimoni terkait pengalaman mereka dalam mengakses KUR, baik dari sisi kemudahan maupun kendala yang masih dihadapi.
“Di akhir kegiatan, kita akan merumuskan sejumlah poin penting sebagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran KUR di NTB,” tambah Wirawan.
Ia berharap, melalui optimalisasi program KUR, persoalan klasik terkait keterbatasan modal yang selama ini menjadi hambatan utama pelaku usaha dapat teratasi. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi NTB yang tinggi sekaligus inklusif dapat tercapai.
“Melalui Kredit Usaha Rakyat, kita berharap NTB mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” tutupnya.
Rakor ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha demi mendorong kemajuan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. (Tim PPID Diskop UKM NTB)
About the Author
