Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Shalat Idul Adha 1447 Hijriyah/2026 Masehi melalui Rapat Koordinasi lintas perangkat daerah yang digelar di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur NTB, Jumat (22/5/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Dr. H. Abdul Ghani, M.Si., didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB, H. Amir, S.Pd., M.M. Rakor tersebut membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan Shalat Idul Adha di Lapangan Bumi Gora agar berlangsung tertib, nyaman, aman, dan khidmat.
Dalam arahannya, Asisten I Setda NTB menekankan pentingnya evaluasi dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait penataan jamaah dan ketertiban shaf.
“Kami meminta agar menjelang pelaksanaan shalat, jamaah laki-laki dan perempuan dipisahkan dengan baik serta shaf dirapikan. Hal ini penting agar suasana ibadah menjadi lebih nyaman dan khusyuk,” tegas Abdul Ghani.
Selain itu, Pemprov NTB juga mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk. Apabila terjadi hujan pada hari pelaksanaan, lokasi Shalat Id akan dialihkan ke Islamic Center Mataram.
Untuk mendukung kenyamanan jamaah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memperkuat koordinasi, mulai dari pengaturan lalu lintas dan rekayasa jalan, penyediaan toilet serta tempat wudhu portable, hingga menjaga kebersihan area sebelum dan sesudah pelaksanaan.
Dukungan pengamanan juga disiapkan secara maksimal. Satpol PP Provinsi NTB akan bersinergi dengan Kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam pengamanan serta pengaturan mobilitas jamaah. Sebagai langkah awal, survei lokasi akan dilakukan pada Selasa mendatang yang dirangkaikan dengan kegiatan gotong royong dan bersih-bersih area lapangan.
Kepala Biro Kesra Setda NTB, H. Amir, menjelaskan bahwa pemilihan Lapangan Bumi Gora sebagai lokasi Shalat Id merupakan arahan langsung Gubernur NTB, dengan persiapan yang telah dilakukan sejak satu bulan terakhir.
Menurutnya, pelaksanaan Shalat Idul Adha di Lapangan Bumi Gora bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi memiliki filosofi mendalam yang berpijak pada tiga pilar utama, yakni Syariat Islam, Dakwah, dan Sosial Kemasyarakatan.
Dari sisi syariat, pelaksanaan shalat di lapangan terbuka merupakan pengamalan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana dicontohkan dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW melaksanakan Shalat Id di tanah lapang kecuali ketika terdapat uzur seperti hujan.
“Lapangan terbuka menjadi ruang ibadah yang mampu menampung lebih banyak jamaah dan menghadirkan suasana syiar Islam yang lebih luas,” ujar H. Amir.
Dari dimensi dakwah, Lapangan Bumi Gora dinilai menjadi simbol syiar Islam yang kuat dan inklusif. Ribuan jamaah yang berkumpul dalam shaf-shaf rapi di pusat pemerintahan mencerminkan keindahan, persatuan, dan kekuatan umat Islam di NTB yang dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid.
Pelaksanaan ibadah di kawasan Kantor Gubernur juga menjadi bentuk dakwah bil-hal dari pemerintah kepada masyarakat bahwa birokrasi hadir dekat dengan nilai-nilai religiusitas masyarakat.
Sementara dari aspek sosial kemasyarakatan, Shalat Id di Lapangan Bumi Gora menjadi simbol kesetaraan dan penguatan kohesi sosial. Seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah, ASN, tokoh agama, hingga masyarakat umum, berkumpul tanpa sekat dalam satu hamparan sajadah yang sama.
“Ini adalah refleksi indah tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT sekaligus momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.
Momentum Idul Adha di pusat pemerintahan juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan tentang nilai pengorbanan, kepedulian sosial, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana esensi ibadah kurban.
Pada kesempatan tersebut, H. Amir juga mengumumkan petugas Shalat Idul Adha 1447 H, yakni: Khatib: TGH. Muslihuddin Mustaqim, M.Pd.I dan Imam: Dr. TGH. Sabaruddin Abdurrahman.
Petugas dipilih secara bergilir dari unsur organisasi masyarakat Islam dan tokoh agama di NTB sebagai bentuk kebersamaan dan syiar Islam di daerah.
Selain itu, Pemprov NTB juga membagi tugas teknis kepada masing-masing instansi. Biro Umum dan Biro Adpim bertanggung jawab terhadap akomodasi pimpinan dan konsumsi VIP, Dinas Kominfotik menangani publikasi dan dokumentasi, Satpol PP bersama Kepolisian mengawal keamanan, Dinas Perhubungan mengatur rekayasa lalu lintas dan kantong parkir, sementara Dinas LHK memastikan kebersihan area lapangan. (diskominfotikntb)
About the Author
